Kota Bima, katada.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Mukhtar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Mendagri RI melalui Vicon, Senin (7/10).
Rakor tersebut membahas upaya pemerintah dalam memastikan kestabilan harga barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Bima. Pj Wali Kota Bima didampingi oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala BPS Kota Bima, Sekretaris Dinas Perhubungan, Inspektur Inspektorat, Kabag Ekonomi, serta Kepala OPD yang mendapat Undangan.
Plt Sekjen Mendagri Tomsil Tohir menyampaikan bahwa Laju inflasi tahunan Indonesia turun menjadi 1,84 persen. Angka tersebut masih relatif terkendali.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Puji Ismartini mengatakan bahwa tingkat deflasi komponen harga bergejolak pada September adalah deflasi terdalam dibandingkan September 2020-2023 dengan tingkat deflasi sebesar 2,81 persen.
Adapun komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di Indonesia tersebut didominasi bawang merah sampai dengan M1 Oktober naik sebesar 5,50 persen dibanding September lalu. Sedangkan telur ayam ras naik sebesar 0,53 dibanding September, namun cabai rawit turun sebesar 3,24 persen.
Jika dilihat sepanjang 2024, komponen harga bergejolak awalnya inflasi pada awal tahun, tertinggi pada Maret dan terus menurun sampai dengan Juni 2024. Kemudian deflasi pada Juli sampai September 2024, pola yang sama terjadi pada bahan makanan.
”Pada September 2024 deflasi sebesar 1,93 persen. Sedangkan komponen energi pada September 2024 juga mengalami deflasi sebesar 0,30 persen dipicu penurunan harga BBM non subsidi,” ungkap Puji.
Ia juga menyampaikan secara nasional sejumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH pada M1 Oktober 2024 lebih banyak dibandingkan kab/kota yang mengalami kenaikan IPH. Namun jumlah kab/kota yang mengalami kenaikan IPH naik dari minggu sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Sekjen Mendagri Tomsil Tohir menekankan, pentingnya fokus pada langkah-langkah konkret untuk menurunkan harga bahan pokok yang naik.
”Kami mengimbau kepada Kota dan kabupaten yang mencatatkan kenaikan IPH yang tinggi diharapkan melakukan introspeksi dan evaluasi untuk menekan kenaikan harga. Pemerintah pusat ingin agar pada minggu berikutnya, wilayah-wilayah ini tidak lagi tercatat dengan kenaikan IPH yang signifikan,” ujarnya.
Dengan rakor ini, pemerintah pusat berharap harga barang dan jasa di seluruh Indonesia tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat. (rl)