MATARAM-Pengadaan alat kesehatan (alkes) di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Mataram diduga bermasalah. Polda NTB sudah turun mengusut proyek yang berasal dari dana Kementerian Kesehatan itu.
Bahkan, tim Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB sudah menaikan ke tahap penyelidikan. Itu setelah penyelidik menemukan bukti awal tindak pidana korupsi pada proyek miliaran rupiah tersebut.
’’Untuk kasus ini kami sudah gelar perkara,’’ kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, Selasa (3/9).
Meski sudah gelar perkara, namun penyelidik belum meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Syamsudin beralasan, pengadaan alkes itu kabarnya ditangani juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
’’Pengadaan alkes ini di seluruh Indonesia. Ada di Aceh, pulau jawa, NTB, serta beberapa daerah lainnya,” bebernya.
Sepengetahuannya, total anggaran pengadaan alkes dari Kementerian Kesehatan sekitar Rp 30 miliar. Khusus NTB kebagian Rp 1,5 miliar. ”Sekitar segitu untuk sekolah kesehatan di Mataram,” bebernya.
Karena kasus tersebut juga ditangani KPK, polda mengendor penanganannya. Termasuk menunda rencana untuk menaikan ke tahap penyidikan.
’’Jika KPK ingin ambil, kami akan serahkan. Begitu juga dengan data yang sudah kami dapat, kita akan berikan,” katanya.
Ia mengaku, saat proses penyelidikan, pihaknya berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Itu guna mengecek kesesuaian alkes beserta harga per itemnya.
“Informasi awal, ada item alkes yang sampai sekarang tidak bisa dipakai. Itu kita cek,” ungkap perwira tiga mawar ini. (miq)