Bima, katada.id – Polda NTB mengusut dugaan korupsi pengadaan empat unit kapal kayu di Kabupaten Bima tahun 2021. Proyek pengadaan kapal ini dikerjakan lewat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima dengan anggaran Rp3.988.285.538.
Ditreskrimsus Polda NTB telah menerbitkan surat tugas dengan Nomor: Sp-Gas/12/V/2022/Dit Reskrimsus tertanggal 24 Mei 2022. Kini, penyelidik Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB sedang mengumpulkan bahan keterangan dan dokumen. Selain itu, penyelidik juga telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait.
Informasi yang dihimpun katada.id, penyelidik memanggil Abubakar selaku PPK pengadaan kapal; Saeful Arif selaku Konsultan Perencana dan Pengawas; dan H Mahmud selaku Pelaksana Lapangan.
Sesuai surat yang didapat katada.id, ketiganya dimintai keterangan di ruang Satuan Reskrim Polres Bima, Selasa (12/7/2022). Selain mereka, penyelidik juga memanggil dan meminta keterangan Direktur CV. Sarana Fiberindo Mandiri, Saenal Abidin selaku rekanan pelaksana proyek, Rabu (13/7/2022).
Kasat Reskrim Polres Bima, AKP Masdidin membenarkan adanya permintaan keterangan tersebut. “Numpang ruangan saja di polres (Bima). Yang tangani Polda NTB,” terangnya dihubungi katada.id.
Jadi Temuan BPK
Pengadaan empat kapal ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB. Proyek dengan anggaran Rp3.988.285.538 terdapat penyimpangan pada sejumlah item pekerjaan. Yaitu, jaminan pemeliharaan tidak sesuai kontrak, pembayaran termin II dan III tidak sesuai kontrak, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.
Pengadaan empat unit kapal ini dikerjakan CV Sarana Fiberiondo Mandiri dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 990.550/100/DISHUB/VIII/2021 tertanggal 05 Agustus 2021.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kapl ini selama 132 hari kalender sampai dengan 15 Desember 2021. Kontrak tersebut mengalami perubahan, yaitu tambah/kurang volume pekerjaan sesuai dengan Contract Change Order (CCO) 6 Desember 2021. Kendati demikian, tidak ada perubahan waktu pelaksanaan kontrak.
Pekerjaan telah dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 11/SFM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021.
Meski pekerjaan rampung, pengadaan kapal yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) ditemukan permasalahan. BPK NTB mengendus ada sederet item pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan negara ratusan juta.
Jaminan Pemeliharaan Tidak Sesuai Kontrak
Dari hasil pemeriksaan BPK, reviu atas dokumen pembayaran diketahui pekerjaan telah dibayar 100 persen atau senilai Rp3.988.285.538. Pembayaran terakhir dengan SP2D No. 11219/LS/2021 tertanggal 23 Desember 2021 senilai Rp199.414.276, yaitu pembayaran Termin III (5 persen).
Untuk pembayaran termin III tersebut, CV Sarana Fiberiondo Mandiri menyerahkan jaminan pemeliharaan pengadaan barang senilai Rp199.414.276. Jaminan dikeluarkan oleh PT AJP dengan masa berlaku 180 hari kalender sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 19 Juni 2022.
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) klausul Nomor 45.4 menyatakan bahwa masa garansi kapal selama 365 hari kalender sejak serah terima barang. Sedangkan jaminan CV Sarana Fiberiondo Mandiri hanya 180 hari kalender atau jauh di bawah jangka waktu atau masa pemeliharaan hasil pekerjaan.
Pembayaran Termin II dan Termin III Tidak Sesuai Kontrak
Reviu lebih lanjut atas dokumen pembayaran diketahui bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 pekerjaan belum selesai 100 persen. Terdapat pekerjaan yang belum selesai senilai Rp170 juta sesuai dengan daftar pekerjaan yang belum terlaksana.
Pekerjaan yang belum selesai, di antaranya pekerjaan pengecatan senilai Rp52.626.674, pengadaan fasilitas ruang kapal senilai Rp20.736.525, dan pekerjaan lain-lain senilai Rp96.636.800.
Namun demikian, pekerjaan tersebut telah diserahterimakan dan dibayarkan 100 persen. Sebagai syarat pembayaran, PPK membuat Surat Permohonan ke PT Bank NTB Syariah KC untuk melakukan blokir saldo rekening CV Sarana Fiberiondo Mandiri senilai Rp170 juta.
Saldo yang diblokir adalah saldo pencairan dana termin II, bukan saldo retensi 5 persen. Namun demikian, rekening tersebut diblokir setelah CV Sarana Fiberiondo Mandiri mencairkan termin II senilai Rp1.395.899.938.
Pembayaran itu diduga melabrak Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Karena pekerjaan belum selesai 100 persen dan belum dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti yang dipersyaratkan dalam SKKK.
Selain itu, CV Sarana Fiberiondo Mandiri juga tidak menyerahkan jaminan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai dikerjakan. Demikian juga dengan pembayaran termin III, pembayaran tetap dilakukan walapun pekerjaan belum selesai 100 persen. Jaminan pemeliharaan barang yang diserahkan CV Sarana Fiberiondo Mandiri tidak sesuai ketentuan.
Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dibayar Rp163.157.135
Pelaksaaan pekerjaan fisik kapal telah selesai seminggu sebelum peluncuran kapal pertama kali, 25 Februari 2022. Peluncuran pertama kali dilakukan pada 27 Januari 2022 untuk dua unit kapal.
Tetapi berdasarkan Berita Acara Sea Trial dan Berita Acara Inclining Test diketahui pekerjaan fisik kapal selesai pada tanggal 29 Januari 2022. Sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak berakhir pada tanggal 15 Desember 2021.
CV Sarana Fiberiondo Mandiri terlambat 45 hari kalender, yaitu dari 15 Desember 2021 sampai dengan 29 Januari 2022. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut, PPK belum mengenakan denda keterlambatan. Besarnya denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada CV Sarana Fiberiondo Mandiri adalah senilai Rp163.157.135.
Kekurangan Volume Pekerjaan Rp273.269.212
Untuk mengetahui kesesuaian kuantitas hasil pekerjaan dengan kontrak, BPK melakukan pemeriksaan fisik atas empat unit kapal yang berada di tiga kecamatan. Yaitu dua unit di Kecamatan Sape, satu unit di Kecamatan Bolo, dan satu unit di Kolo.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, terdapat kekurangan volume pekerjaan berupa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Di antaranya pekerjaan pengecatan anti rayap ruang palka dan pekerjaan pemasangan balok dan lantai papan geladak. Total kekurangan volume pekerjaan senilai Rp273.269.212.
Mesin Tidak Sesuai Spesifikasi Senilai Rp50.600.000
Hasil pemeriksaan fisik atas empat unit kapal hasil pengadaan diketahui bahwa pekerjaan pemasangan Mesin Genset 6000 watt senilai Rp50.600.000 tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak. Mesin Genset yang terpasang adalah Merk Jiang Dong (JD 7800GF – LDE) dengan daya 4,5 kw (4.500 watt). (red)