Bima, katada.id – Proyeksi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bima tahun 2025 mengalami penurunan. Belanja daerah diproyeksikan Rp2,126 triliun, atau berkurang Rp6,7 miliar dibandingkan APBD murni sebesar Rp2,132 triliun.
Hal itu disampaikan Bupati Bima melalui Sekretaris Daerah, Adel Linggi Ardi, SE, saat membacakan pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bima 2025 pada rapat paripurna DPRD, Kamis (25/9).
Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD, Diah Citra Pravitasari, didampingi Wakil Ketua, Muhammad Erwin, S.IP., M.IP.
“Belanja yang tidak produktif dan hanya bersifat penunjang akan diarahkan kembali untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Adel Linggi di hadapan dewan.
Menurut Adel, Ranperda APBD-P itu disusun untuk penyesuaian dan penyelarasan kembali anggaran. Hal itu dilakukan memperhatikan perkembangan daerah untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak terduga. Terutama mengakomodir program dan kegiatan prioritas yang belum tercakup dalam APBD murni tahun anggaran 2025.
“Perda perubahan APBD tahun anggaran 2025 pada prinsipnya merupakan perbaikan serta penyempurnaan atas APBD murni,” jelasnya.
Adel lebih lanjut menguraikan bahwa Perda tersebut disusun dengan memperhatikan pokok-pokok kebijakan yang tertuang dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025. Yang telah disepakati bersama oleh kepala daerah dan DPRD kabupaten Bima.
“Pendapatan daerah dalam perubahan APBD direncanakan sebesar Rp 2.087 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp. 41,6 milyar atau 1,96% dari target APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 2.128 Triliun,” ujarnya.
Sementara, penerimaan pembiayaan daerah dalam perubahan APBD Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 39,9 milyar mengalami kenaikan sebesar Rp. 34,9 dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 5 milyar.
“Kenaikan pembiayaan daerah terjadi pada pos sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2024 berdasarkan hasil audit BPK. Pengeluaran pembiayaan daerah dalam perubahan APBD tahun 2025 direncanakan tetap sebesar satu milyar rupiah,” tutupnya. (*)
