Mataram, katada.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD NTB, Rabu (27/8).
Aksi yang berujung pada jebolnya gerbang selatan ini merupakan bentuk desakan untuk menyampaikan aspirasi rakyat secara langsung kepada wakil rakyat.
Ketua BEM Universitas Mataram, Lalu Nazir Huda menegaskan bahwa aksi mahasiswa tidak bertujuan untuk anarkis, melainkan hanya ingin masuk dan berdialog.
“Kita butuh komitmen, bukan hanya janji kosong,” katanya dalam orasi, menyoroti banyaknya kebijakan di tingkat daerah maupun nasional yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Tuntutan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB
Aksi ini membawa 12 tuntutan yang secara tegas dilayangkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB). Berikut adalah poin-poin tuntutan yang disampaikan:
- Transparansikan proses legislasi, tolak RKUHAP, dan wujudkan keadilan hukum. Tuntutannya adalah memastikan RKUHAP tidak memperluas kesewenangan lembaga penegak hukum dan menekankan partisipasi masyarakat.
- Hentikan skema swastanisasi pendidikan, tolak kenaikan biaya pendidikan, dan wujudkan pendidikan yang layak, ilmiah, demokratis, serta mengabdi kepada rakyat.
- Hentikan perampasan lahan, evaluasi PSN gagal KEK Mandalika, wujudkan reforma agraria sejati sebagai syarat pembangunan industrialisasi nasional, dan bebaskan masyarakat dari kekangan rezim fasis Prabowo-Gibran.
- Menuntut alokasi dana yang jelas dan pro-rakyat, dengan memprioritaskan sektor-sektor yang menyentuh kepentingan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
- Tolak tunjangan DPR yang membebani APBN, berikan upah yang layak bagi guru dan dosen, wujudkan upah layak nasional, dan sejahterakan tenaga pendidik.
- Evaluasi kinerja MBG, berikan makanan yang layak, dan hapus penggunaan dana pendidikan untuk MBG.
- Hapuskan rencana pembangunan sea plane dan glamping di Gunung Rinjani. Para mahasiswa menilai Rinjani adalah identitas NTB dan bukan untuk dinikmati sekelompok elite.
- Hentikan penghisapan kepada rakyat melalui skema fiskal, evaluasi kebijakan PPh 22, dan jangan mempersulit UMKM melalui marketplace online.
- Wujudkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dan perluas lapangan pekerjaan.
- Hentikan kenaikan PBB P2 yang tidak berdasar dan menghisap rakyat.
- Mendesak DPRD NTB menghentikan seluruh operasi tambang ilegal di wilayah terdampak Nusa Tenggara Barat.
- Segera sahkan RUU Perampasan Aset, dan berikan sanksi tegas bagi para pencuri di tengah kesengsaraan rakyat.
Tanggapan DPRD NTB
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. “Saya komitmen dan bertanda tangan untuk disampaikan ke Jakarta,” katanya.
Terkait isu dana siluman, Baiq Isvie menjelaskan bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan dan diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Mengenai kenaikan UKT, ia menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Ia juga menjanjikan bahwa APBD NTB akan tetap pro-rakyat.
Sementara itu, perwakilan dari Komisi IV DPRD NTB, Syamsul Fikri, menanggapi tuntutan mengenai tambang ilegal dengan menawarkan solusi pembentukan koperasi rakyat. “Rakyat yang memiliki tanah. Cari bapak angkat untuk dikelola. Itu solusinya agar lebih pro-rakyat,” ujarnya. (*)
