Mataram, katada.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik ke sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa yang terdampak banjir bandang akibat hujan berintensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Ahmad Yani, S.Pd., M.M. Inov, usai rapat koordinasi di Posko Tanggap Darurat, Minggu (1/2/2026), menyampaikan bahwa hujan lebat yang terjadi pada 29 dan 30 Januari 2026 memicu banjir bandang di beberapa kabupaten di Pulau Sumbawa.
Di Kabupaten Sumbawa, banjir bandang dilaporkan terjadi di Kecamatan Ropang, Empang, Plampang, dan Kecamatan Rhee, dengan sebaran kejadian yang hampir merata. Sementara itu, di Kabupaten Bima, banjir bandang dilaporkan terjadi cukup kuat di Kecamatan Soromandi.
“Di Pulau Sumbawa terjadi banjir bandang di beberapa tempat, baik di Kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten Bima. Kejadian ini menjadi atensi pimpinan untuk segera dilakukan langkah penanganan dan penyaluran bantuan,” ujar Ahmad Yani.
Menindaklanjuti laporan serta permintaan resmi dari pemerintah daerah terdampak, Posko Tanggap Darurat Provinsi NTB langsung menyiapkan dan mengirimkan bantuan logistik ke Kabupaten Sumbawa. Bantuan yang dikirimkan meliputi kebutuhan dasar seperti air bersih, tikar, serta logistik darurat lainnya.
“Berdasarkan surat permintaan dari Kabupaten Sumbawa, hari ini kami kirim logistik yang tersedia terlebih dahulu, seperti air, tikar, dan tambahan kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Sementara untuk Kabupaten Bima, pihak Posko Tanggap Darurat Provinsi NTB masih melakukan koordinasi terkait kesiapan armada serta pembiayaan pengiriman logistik agar penyaluran bantuan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Untuk Kabupaten Bima, saat ini masih kami koordinasikan terkait kendaraan dan biaya pengiriman. Insyaallah penyaluran bantuan segera menyusul,” tambahnya.
Posko Tanggap Darurat Provinsi NTB terus melakukan pemantauan situasi dan berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota serta instansi terkait guna memastikan penanganan darurat berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat terdampak banjir dapat segera terpenuhi. (*)
