Mataram, katada.id- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram mencoba meramu dan merumuskan kriteria ideal, pengemban jabatan Sekda NTB. Terutama pasca jabatan “leher birokrasi” itu sementara di isi Plt.
Gagasan itu mengemuka melalui dialog publik yang dicetus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Mataram yang berlangsung Kamis, 9/10) di Meeino Warking, Kota Mataram.
Diskusi tersebut mengerucut pada satu kesimpulan besar. Bahwa Meritokrasi jadi trigger seleksi Sekda NTB.
Akademisi: Meritokrasi Jangan Jadi Mimpi
Akademisi Universitas Mataram, Dr. Asrin, M.Pd salah satu narasumber dialog itu. Ia mengawali pemaparan dengan mengajukan pertanyaan kritis. Apakah meritokrasi itu visi atau sekedar mimpi belaka.
Ia menegaskan bahwa pemilihan Sekda NTB menjadi titik menentukan arah reformasi birokrasi dan prinsip meritokrasi.
“Meritokrasi itu kunci. Prinsipnya harus dijalankan dalam seleksi. Prestasi dan karya (pejabat) mesti dihargai untuk dipromosikan jadi Sekda NTB,” ungkapnya, dihadapan puluhan peserta dialog publik tersebut.
Mendukung argumentasinya, Bajang Asrin sapaan akrabnya mencontohkan keberhasilan negara Singapura melalui gagasan meritokrasi.
‘Jadi meritokrasi bukan sekedar slogan. Ia harus betul-betul dijalankan. Mengingat Sekda adalah penentu arah birokrasi, hingga aktor kunci pelaksanaan RPJMD,” tegasnya.
Dosen FKIP Unram itu kemudian mengajukan warning jika ketidakadilan mewarnai seleksi. NTB katanya, bisa kembali terjebak dalam sistem oligarki dimana birokrasi, hanya menguntungkan segelintir oang.
“Sekda ini harus paham visi dan program gubernur. Konsisten pada prinsip keadilan birokrasi. Mampu menjabarkan visi ke dalam program kerja. Kompeten merancang dan mengeksekusi pembangunan berbasis kebutuhan rakyat dan dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.
Tak Ada Tawar Menawar Integritas dan Profesionalitas
Anggota DPRD NTB, M. Amirnulah, S.E dalam pemaparan menekankan aspel integritas, profesionalitas, empati sosial, tantangan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam pemilihan Sekda NTB.
“Integritas dan profesionalitas itu wajib. Tidak boleh ada tawar-menawar”, tegasnya.
Menurutnya, pria yang akrab disapa Aji Maman itu kompetensi, tanggung jawab, kejujuran dan rekam jejak sangatlah penting. Sekda juga katanya mestinya paham sistem dan bekerja berdasarkan prinsip efisiensi dan tata kelola yang baik.
“Sekda perlu peka terhadap perbedaan sosial dan kondisi masyarakat di dua pulau besar NTB (Lombok–Sumbawa). Jangan timpang,” cetusnya.
Lebih lanjut duta PAN itu mengajukan tantangan ekonomi sebagai dasar yang tidak boleh di abaikan.
“Ditengah kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sekda kedepan harus pintar datangkan uang (investasi) besar buat NTB. Gubernur NTB sudah meletakan pondasi ini, melalui silaturahmi lintas kementerian,” terangnya.
Disamping itu, Aji Maman sapaan akrabnya mendorong Sekda nantinya memahami bonus demografi. Katanya, isu itu tidak mendapatkan percakapan yang memadai.
“Banyak lulusan sarjana menjadi penganggur. Ini ancaman serius yang jadi bom waktu, merebaknya pengangguran terbuka,” ungkapnya.
Ia menambahkan Sekda definitif juga diharapkan bisa mengelola pembangunan secara inklusif, sehingga masyarakat Pulau Sumbawa tidak tertinggal.
“Penanganan banjir di Bima, contoh konkret lemahnya perhatian Pemprov NTB. Ini aneh, visi Gubernur nol kemiskinan, tapi penanganan banjir justru menambah kemiskinan,” pungkasnya.
Dampak Lebih Penting Dari Asal-Usul
Sementara itu, pengamat politik Nurdin Ranggabarani mengajukan gagasan anti kemapanan. Menurut eks anggota DPRD NTB itu, asal usul pejabat Sekda itu nantinya tidak penting.
“Yang paling penting bisa kerja atau tidak dan dampak baiknya bagi NTB,” ujarnya tegas.
Ia juga mendukung meritokrasi jadi alat filter seleksi Sekda NTB.
“Tidak boleh ada pembangunan yang meninggikan sembari meminggirkan daerah lainnya. 10 Kabupaten dan Kota di NTB mesti diperlakukan secara adil,” tegasnya.
Baginya, Sekda wajib mengawal jalannya RPJMD secara konsisten, bukan sekadar menjalankan instruksi.
“Sekda ideal adalah sosok yang bisa memimpin dengan pendekatan empatik, bukan otoriter atau eksklusif,” sebutnya.
Ia kemudian menyarankan agar seleksi Sekda NTB dipercepat.
“Jabatan ini strategis, Plt-nya tidak boleh berlarut-larut,” pungkasnya, sembari menegaskan dukungan bagi HMI untuk merumuskan kriteria ideal Sekda.
Sebelumnya, Kabid PPD HMI Cabang Mataram, Fauzi M. Adiyatma, membeberkan bahwa dialog itu diangkat, sebagai manifestasi perjumpaan pikiran anak muda, untuk pembangunan NTB.
“Sekda NTB itu leher pemerintah dan birokrasi kita. Jabatan ini sangat strategis dan vital. Kita ingin bedah kriteria yang pantas memimpin. Tentu agar selaras visi NTB Mendunia yang diusung Gubernur Lalu Muhammad Iqbal,” ujarnya dalam sambutannya. (*)
