Mataram, katada.id – Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya belum memutuskan untuk mendukung hak interpelasi terhadap alokasi dana khusus (DAK) di seluruh OPD yang diajukan 14 anggota dewan.
Lalu Wirajaya mengatakan, selama ini DAK yang ada di OPD lingkup Pemprov NTB berjalan on the track. “Selama ini on the track, kecuali memang di Dikbud NTB itu ya,” kata dia.
Sebagai fungsi pengawasan, ia menjelaskan DPRD akan mengawasi pengelolaan DAK. “Terkait pengawasan, kan memang tugasnya terus akan mengawasi,” kata dia.
Saat disinggung mengenai sikap Fraksi Gerindra terhadap usulan hak Interpelasi, ia mengatakan, keputusan tersebut harus diambil setelah melakukan rapat internal fraksi.
“Kami anggota fraksi masih menunggu dari pimpinan partai pimpinan fraksi. Kalau mengenai itu, belum berani saya jawab,” kata dia.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa hak interplasi akan melewati mekanisme sampai di sidang Paripurna. “Setengah dari jumlah anggota DPR harus hadir di paripurna itu,” bebernya.
Selain itu, menurutnya hak interpelasi juga bisa dicabut jika tidak memenuhi unsur. “Nanti, semua fraksi menyampaikan pandangannya. Bisa juga dicabut jika tidak memenuhi unsur,” kata dia. (din)
