Mataram, katada.id – Ombudsman RI Perwakilan NTB mendapat laporan terkait dugaan penyimpangan Program Indonesia Pintar (PIP). Dana yang menjadi hak siswa sekolah dasar itu diduga diendapkan.
Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai ratusan juta. Diketahui, dana PIP per siswa sebesar Rp 450 ribu.
Praktik itu ditemukan di sejumlah madrasah dan sekolah dasar di Pulau Lombok, NTB. Seperti di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Mataram. ’’Jadi dana PIP ditahan. Angkanya mendekati angka miliaran rupiah,’’ ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim kepada wartawan di Mataram, Kamis (28/10).
Ia menerangkan, dana PIP siswa madrasah dan sekolah dasar ditahan selama 5 bulan. Yaitu dari bulan Februari hingga Juni 2021. ’’Kami prihatin, harusnya dana PIP itu disalurkan sesuai aturan, tapi dana itu malah ditahan,’’ terangnya.
’’Yang tahan itu pihak sekolah dan BUMN sebagai bank penyalur. Ini maladministrasi,’’ sambung Adhar tanpa menyebut nama bank penyalur.
Ia mencontohkan temuannya di Lombok Timur. Puluhan madrasah tidak mencairkan dana PIP untuk 300 siswa. Akibatnya, dana PIP yang tertahan sekitar Rp 150 juta.
’’Kami sudah datangi sekolah dan pihak bank, alasan mereka menahan dana PIP itu gak jelas,’’ bebernya.
Setelah diklarifikasi, keesokan harinya pihak sekolah maupun bank penyalur langsung membagikan dana PIP siswa.
’’Sebelumnya berkali-kali orang tua siswa minta, tapi gak juga dicairkan. Tapi sekarang sudah dicairkan,’’ katanya.
Atas temuan itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB sedang mempersiapkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Ini sebagai tindaklanjut penanganan laporan dugaan maladministrasi terkait tertahannya pencarian dana PIP.
Adhar menambahkan, agar tidak terulang kasus serupa, Ombudsman RI mengimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan jika mengalami penundaan atau pemotongan terhadap dana PIP.
’’Kami juga sudah minta sekolah menyusun SOP pencairan PIP agar semua siswa tahu, terutama soal distribusi. Begitu juga dengan bank penyalur,’’ tandasnya. (red)