Mataram, katada.id – Penyerahan sertifikat tanah untuk warga dalam rangka Hari Ulang Tahun Agraria 2020 dilakukan secara nasional oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual, Senin (9/11) langsung dari Istana Negara. Penyerahan sertifikat ini diikuti seluruh Gubernur, Bupati bersama Forkompinda beserta seluruh Kakanwil BPN seluruh Indonesia bersama seluruh masyarakat penerima sertifikat.
Di NTB agenda serupa dipusatkan di Kantor Kanwil Agraria dan Tata Ruang (TR)/BPN Provinsi NTB di Jalan Pendidikan Kota Mataram. Hadir Bupati Lombok Timur H Sukiman Azmi, Plt Sekda Lombok Tengah Idhan Khalid dan Asisten I Setdakab Lombok Barat Agus Gunawan, S.IP mewakili Bupati Lombok Barat.
Presiden Joko Widodo dalam amanatnya menjelaskan, sebelumnya dalam setahun di seluruh Indonesia hanya mampu menerbitkan 500 ribu sertifikat tanah. Presiden memberi asumsi jika setahun saja diterbitkan 500 ribu bidang, maka target 126 juta sertifikat se Indonesia yang harus diterbitkan dibutuhkan 160 tahun lamanya untuk bisa dituntaskan persertifikatannya.
Presiden asal Kota Solo ini membeberkan data, sampai tahun 2015 baru ada 46 juta sertifikat yang sudah diterbitkan, sehingga sisanya masih tinggal 80 juta sertifikat yang harus diselesaikan.
“Karenanya cara kerja lamban seperti ini hendaknya dirubah dan harus bekerja berdasarkan target,” ingat Presiden kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan BPN.
Presiden menambahkan, berkat kerja keras jajaran jajaran BPN dari Kabupaten/kota, provinsi seluruh Indonesia hingga BPN Pusat tahun 2017 bisa diterbitkan sebanyak 5,4 juta sertifikat. Begitu pula tahun 2019 BPN diberi target sebanyak 9 juta bidang, justru bisa dikeluarkan sebanyak 11,2 juta sertifikat.
“Tahun 2020 ini saya beri target 10 juta. tapi karena memahami ada pandemi target diturunkan menjadi 7 juta dan saya yakin ini juga bisa tercapai. Perlu diingat juga selama selama 5 tahun ini secara langsung saya sudah membagikan sebayak 2,4 juta sertifikat ke seluruh Indonesia. Dalam kesempatan saya turun ke masyarakat sekaligus untuk membagi sertifikat, saya ingin memastikan agar masyarakat memiliki sertifikat hak kepemilikan atas tanahnya secara resmi,” kata mantan Gubernur DKI ini.
Presiden mengaku dalam setiap kesempatan berdialog dengan masyarakat diketahui bahwa masih banyak tanah warga yang belum disertifikatkan. Sementara mengurus sertifikat sepengetahuan Presiden pada era-era sebelumya tidaklah mudah. Karena itu wajar terjadi konflik ataupun sengketa agraria selalu terjadi.
“Karena itu dengan kepemilikan sertifikat menjadi lebih aman dan mencegah terjadinya konflik pertanahan, baik angar individu, pemerintah ataupun pihak swasta dan lainnya,” kata Presiden.
Pentingnya sertifikat hak atas tanah seseorang, lanjuit orang nomor satu di Indonesia ini hendaknya masyarakat memelihara dan menyimpannya dengan baik. Sertifikat bisa dijadikan agunan ke Perbankkan untuk mendapatkan modal usaha bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Sertifikat yang diagunkan untuk modal usaha hendaknya tidak digunakan untuk hal-hal konsumtif, namun gunakanlah untuk hal-hal yang produktif,” ingat Presiden kepada seluruh penerima sertifikat.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Ahmad Djalil melaporkan, penyerahan sertifikat untuk rakyat ini bagian dari prog stimulus perekonomian rakyat ditengah pandemi covid-19. Dengan adanya kepemilikan sertifikat masyarakarakat berkesempatan mendapatkan akses permodalan dari pihak Perbankan.
Dikatakan, dalam rangka percepatan tranformasi digital, Kementerian Agrararia telah melakukan percepatan digitalisasi data Agraria dan TR. Saat ini Kementerian ATR telah melakukan layanan elektronik pendaftaran sertifikat tanah. Dengan adanya layanan elektronik ini bisa mengurangi 40 persen antrian di kantor-kantor BPN seluruh Indoesia.
Secara simbolis penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di NTB diserahkan Gubernur NTB diwakili Asisten III Drs. HL. Syafii, MM kepada sejumlah perwakilan penerima dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Berikutnya Bupati Lobar, Lotim dan Loteng didampingi Kakan BPN masing-masing menyerahkannnya kepada perwakilan masyarakat penerima pada masing-masing kabupaten tersebut.
Terpisah Kakanwil BPN NTB Slameto Dwi Martino, SH, MH menjelaskan, hingga saat ini di NTB sudah diterbitkan sebanyak 57 Ribu sertifikat tanah. Namun yang diserahkan secara simbolis saat ini sebanyak 25 ribu sertifikat untuk kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan kabupaten Bima masing-masing sebanyak 5000 sertifikat.
“Sisanya akan diserahkan di masing-masing Desa atau Kelurahan didampingi unsur Pemda setempat dan tuntas hingga dibagikan akhir tahun ini. Tahun 2021 kita dapat target lebih kecil lagi yaitu 50 Ribu sertifikat dan Insya Aloh itu bisa kita selesaikan,” tutup Slameto. (red)
