Kota Bima, katada.id – Pemkot Bima berhasil menurunkan angka kemiskinan. Pertengahan tahun ini, angka kemiskinan turun menjadi 8,12 persen atau 13.102 jiwa.
Awal tahun 2024, angka Kemiskinan tercatat sebesar 8,76 persen. Artinya, ada penurunan angka kemiskinan 0,55 persen atau 888 jiwa.
Hanya saja, penurunan angka kemiskinan ini belum seimbang dengan anggaran yang digelontorkan. Tahun 2024 ini, Pemkot Bima mengalokasikan anggaran untuk proyek “kemiskinan” sebesar Rp 95.141.886.624.
Realisasi triwulan kedua hingga Juli, anggaran proyek pengentasan kemiskinan mencapai Rp 28.378.670.987 atau 29,83 persen.
Berdasarkan data yang didapat katada.id ini, ada 22 organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapat proyek pengentasan kemiskinan. Dengan rincian, Dinas Tenaga Kerja mendapat anggaran Rp 231.860.400 dan realisasi triwulan kedua Rp 76.945.000.
UPT Balai Latihan Kerja menerima anggaran Rp 318.323.000, dan sudah terpakai Rp 32.720.000. Dinas Ketahanan Pangan kebagian Rp 282.170.000, dan sudah terealisasi Rp 388.340.000.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian menerima anggaran Rp 180.975.200 dan baru terpakai Rp 9.248.600. Dinas Kesehatan menerima suntikan anggaran Rp 16.180.528.620, dan sudah terealisasi Rp 11.731.385.650.
Puskesmas Mpunda dengan anggaran Rp 2.652.509.092, baru terpakai Rp 80.815.000. Puskesmas Jatibaru mendapat anggaran Rp 1.861.828.950, dan baru terealisasi Rp 48.350.000. Puskesmas Kumbe menerima anggaran Rp 619.393.883 dan baru terealisasi Rp 29.050.000.
Puskesmas Paruga dengan anggaran Rp 2.094.719.640, sudah terealisasi Rp 40.090.000. Puskesmas Kolo yang menerima anggaran Rp 530.701.815, baru direalisasikan Rp 24.550.000. Puskesmas Penanae anggaran Rp 2.305.046.992, terealisasi Rp 24.550.000.
Puskesmas Rasanae Timur Rp 1.054.173.348, terealisasi Rp 32.805.000. Dinas Pertanian Rp 349.394.220, terealisasi Rp 89.116.790. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 1.168.674.562, terealisasi Rp 151.003.301
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menerima anggaran Rp 7.501.323.900, dan terealisasi Rp 232.099.500. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Rp 404.193.400, terealisasi Rp 125.363.846.
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mendapat gelontoran anggaran Rp 52.489.262.100, dan baru terealisasi Rp 14.082.081.500. Dinas Perhubungan Rp 53.460.000, terealisasi Rp 30.600.000. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp 54.646.100, terealisasi Rp 39.930.000.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp 48.000.000, dengan realisasi Rp 0. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 350.067.200, terealisasi Rp 293.382.400. Terakhir, Dinas Sosial mendapat kucuran anggaran Rp 4.410.634.502, terealisasi Rp 797.580.400.
Pj Wali Kota Bima Mohammad Rum menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan.
”Kerja keras dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat berarti dalam upaya kita bersama mengurangi kemiskinan ekstrim di Kota Bima. Pencapaian ini adalah hasil dari sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota Bima untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima. Rum mengingatkan agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
”Penting juga pengawasan, transparansi, serta pemanfaatan bantuan sebagai modal untuk usaha kecil guna meningkatkan kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Sinergi antar semua pihak dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi fokus utama untuk memastikan bantuan PKH tepat sasaran dan berdampak positif. ”Dengan berbagai program yang telah dan akan dijalankan, Pemerintah Kota Bima optimis angka kemiskinan di kota ini akan terus mengalami penurunan yang signifikan,” tandasnya. (ain)