Bima, katada.id – Front Perjuangan Rakyat (FPR) unjuk rasa di Kantor Bupati Bima, Senin (26/7). Aksi ratusan mahasiswa ini menuntut perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Bima. Khususnya jalan rusak di Kecamatan Donggo. Diantaranya di Desa Oo, Ndano Nae, Kala dan Mpili.
Sekertaris Dinas PUPR Kabupaten Bima H. Junaidi yang menerima perwakilan pendemo berjanji akan memenuhi tuntutan perbaikan jalan rusakan tersebut. “Secara lahir dan batin, terkait jalan yang mengenai tugas kami, kami bertanggungjawab,” tegas Junaidi.
Bupati berkomitmen akan menggelontorkan APBD Perubahan sebesar Rp1 miliar untuk perbaikan jalan. “Kami akan turun survei besok melihat kondisi jalan. Kita akan perbaiki jalan itu secara sporadis sesuai tingkat kerusakan. Ruas jalan yang rusak parah, dan rawan akan kami perbaiki melalui anggaran perubahan ini,” tegasnya.
Dia menjelaskan, perbaikan jalan rusak secara utuh sesuai tuntutan dan kontrol mahasiswa di Kecamatan Donggo dan Soromandi akan diprioritaskan melalui APBD 2022.
“Untuk tuntutan peningkatan pelayanan Rumah Sakit Sondosia, dan mengatasi krisis air bersih diberbagai Kecamatan di Kabupaten Bima, itu merupakan ranah OPD lain,” pungkasnya.
Salah satu pendemo, Kur’an Kritiz mengaku kecewa dengan Bupati Bima yang berkesan tidak berani menemui dan menjelaskan sendiri komitmennya. “Tuntutan kami jelas, padat, dan lugas. Jalan desa O’o dan Ndano Na’e harus diperbaiki melalui APBD-P 2021. Sejak awal kami uraikan ini,” tegasnya.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil kajian, untuk memperbaiki jalan di Desa Kala, Mpili Kecamatan Donggo dan Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi harus diprioritaskan melalui APBD 2022.
“Kami telah memulai berjuang, kami akan tuntaskan perjuangan, sampai masyarakat Donggo dan Soromandi dihentikan dari proyek diskriminasi. Jangan lengah, kita harus tetap kontrol komitmen Pemda Bima secara konsisten,” tegasnya. (sm)
