Mataram, katada.id – Tim Satgas Optimalisasi Asset Pemprov NTB di Gili Trawangan melakukan sosialisasi lanjutan terkait kerja sama pemanfaatan lahan milik Pemprov NTB di Gili Trawangan, Lombok Utara, Sabtu (26/2/2022).
Sosialisasi dipimpin langsung Ketua Satgas, H Ahsanul Khalik, didampingi Kabag Hukum Pemprov NTB Lalu Rudi Gunawan, dan sejumlah anggota Satgas. Sosialisasi dihadiri warga Gili Trawangan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
Ketua Satgas, H Ahsanul Khalik mengatakan sosialisasi dilakukan agar masyarakat benar-benar paham dan tidak salah persepsi dalam skema kerjasama pemanfaatan lahan.
“Sosialisasi lanjutan kami lakukan agar masyarakat bisa lebih paham. Selain itu juga untuk meminimalisir informasi-informasi yang tidak tepat, agar jangan sampai ada miss-persepsi,” kata Ahsanul.
Seperti diketahui, tanah seluas 65 hektare di Gili Trawangan adalah Tanah Negara yang pengelolaannya diberikan kepada Pemprov NTB, dan sudah bersertifikat HPL serta sudah tercatat sbg Barang Milik Daerah (BMD).
Pasca asset Pemprov NTB tersebut putus kontrak dengan PT GTI, pemprov kemudian membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan kerja sama pemanfaatan lahan dengan Pemprov.
Skema kerja sama dengan ketentuan membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) sebesar Rp25.000/m2/tahun sesuai Perda Nomor 5/2018. Atau mudahnya berkisar Rp2,5 juta per are per tahun. Nilai sewa tersebut harga terendah dalam Perda yang akan dikenakan kepadawarga Gili Trawangan yang belum memiliki usaha. Harga tersebut belum termasuk sewa tempat untuk usaha.
“Selama kerja sama itu, masyarakat akan diberikan Legalitas berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB),” kata Ahsanul.
Ia menekankan, pembayaran UWT juga ringan dan tidak akan memberatkan warga. Pembayaran UWT tersebut dapat diangsur tiap tahunnya. Interval tahun angsuran hanya untuk 3 tahun pertama. Yaitu Tahun ke 1, ke 2, dan ke 3. Sementara untuk Tahun berikutnya pembayaran normal setiap tahunnya tanpa angsuran.
Apabila selama 3 tahun pertama ternyata masyarakat tidak mampu membayar penuh, karena kondisi ekonomi akan dilakukan evaluasi. Kemudian masyarakat dapat mengajukan permohonan keringanan.
“Nantinya jika berdasarkan permohonan dan hasil evaluasi, bagi masyarakat yang benar benar tidak mampu, akan diberikan keringanan pembayaran UWT,” tegas Ahsanul.
Menurut dia, kebijakan ini diambil Pemprov NTB mengingat kondisi Pandemi, dan menurunnya perekonomian. Sosialisasi lanjutan dihadiri masyarakat didampingi oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa.
Dalam kegiatan itu, sejumlah perwakilan masyarakat yang menuntut Sertifikat Hak Milik (SHM) ikut hadir dan menyampaikan aspirasi mereka.
Menanggapi hal tersebut, Kabag Hukum Pemprov NTB, Lalu Rudy Gubawan mengatakan, bagi masyarakat yang tetap menuntut SHM bisa melalui mekanisme dan prosedur berlaku.
“Bagi yang tetap minta SHM, kami persilahkan mengajukan permohonan dengan membawa bukti bukti atau alas hak kepemilikan, bila mereka memang merasa memiliki hak atas tanah di Gili Trawangan tersebut,” tukas Rudy.
Rudy menekankan, bagi oknum masyarakat yang telah menjual atau menyewakan tanah HPL Pemprov secara tidak sah, kemudian dipanggil oleh APH, maka Tim Satgas menyarankan agar mereka bersikap kooperatif.
“Oknum masyarakat ini diharap taat hukum menghadiri panggilan APH dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena hal ini tidak masuk dalam ranah kerja Satgas,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, satgas dalam bekerja dibatasi oleh waktu hanya 1 tahun. Satgas sudah membuat jadwal yang juga memiliki tahapan-tahapan kerja. Antara lain proses Identifikasi dan Inventarisasi aset 65 Ha. Pemulihan aset dengan melakukan kerja sama pemanfaatan dengan masyarakat, dan penertiban, serta penindakan. Yaitu melakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
“Tahap 1 sudah selesai, dan saat ini tahap 2 sedang berjalan. Nanti April kita mulai tahap 3-nya,” tegas Rudy. (rif)