Mataram, katada.id – Pembangunan di NTB Perlu Penguatan Dukungan Anggaran Pusat Mataram-Kolaborasi, kerjasama dan sinergitas sangat diperlukan Pemerintah Provinsi NTB dan kementerian/Lembaga pemerintah Pusat untuk saling memperkuat dan memberi dukungan dalam upaya menyukseskan setiap program pembangunan di daerah Nusa Tenggara Barat. Terlebih begitu banyaknya pos-pos anggaran dari pemerintah pusat yang bisa didistribusikan ke pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah daerah se NTB.
“Karena itu kami pemrov NTB sangat berharap sinergitas yang sudah baik dari pejabat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelumnya bisa dilanjutkan dan semakin diperkuat dalam upaya bersama-sama membangun daerah dan Negara kita,” harap Wagub NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah saat menerima Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB yang baru, Sudarmanto, Senin (1/3/2021) di ruang kerja Wagub NTB.
Wagub juga menginginkan melalui Ditjen Perbendahaaran NTB agar distribusi dan transfer anggaran yang diperuntukkan bagi NTB bisa terealisasi dengan lancar, tanpa adanya kendala-kendala.
“Demikian juga agar data-data terutama yang terkait dengan bantuan sosial yang diberikan pusat ke NTB agar bisa nyambung dengan data yang dikirim oleh Pemprov NTB. Begitu juga data-data terkait dengan bantuan bagi para pelaku UMKM ke NTB agar bisa mengakomodir sepenuhnya data-data yang terkirim dari Pemprov NTB,” jelas Wagub.
Sebelumnya Kakanwil Ditjen Perbendaharaan NTB yang baru Sudarmanto menyatakan, kunjungan silaturrahmi bersama jajarannya ke Wagub NTB untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat yang baru menggantikan pejabat sebelumnya Syarwan, SE, ME yang telah memasuki masa purna tugas.
Sudarmanto yang sebelumnya Kakanwil yang sama di Sulsel ini juga menyampaikan bahwa untuk tahun ini NTB diakuinya mendapatkan dana Pemulihan Ekonomi (PEN) akibat pandemi Covid-19 cukup besar. Diharapkan anggaran ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi bangkitnya perekonomian dan pemulihan ekonomi NTB.
Sudarmanto juga sangat berharap kepada Pemprov NTB ataupun Pemda Kabupaten/Kota bisa berkonsultasi dengan pihak Ditjen Perbendahaaran NTB jika menemukan kesulitan terkait anggaran dari APBN.
Sudarmanto juga menyatakan terkait dengan tingkat penyerapan belanja negara pada item Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ke NTB dengan Pagu anggaran sebesar Rp4.201.316.246.000, realisasi hingga 19 Februari sebanyak Rp53.503.403.600 dengan prosentase senilai 1,27 persen. Dana Desa (DD) Pagu senilai Rp1.247.727.848.000 terealisasi baru Rp53.503.403.600 dengan prosentase capaian 4,29 persen. Ditambahkan tingkat penyerapan belanja tertinggi hingga 19 Februari 2021 terdapat pada belanja modal dan belanja bantuan sosial.
“Untuk belanja modal dan belanja bantuan social sudah mencapai target yang ditetapkan secara nasional sebesar 15 persen di triwulan I. (red)
