Mataram, katada.id – Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB), Rahmat Hidayat, menegaskan komitmennya untuk membersihkan internal partai dari praktik-praktik yang merugikan rakyat.
Rahmat menyatakan bahwa ia selalu melatih kadernya untuk menjunjung tinggi integritas dan memberikan korektif untuk daerah.
“Saya melatih mereka sebagai kader partai supaya tetap korektif, konstruktif, dan objektif serta solutif dalam membangun daerah,” ujar Ketua DPD PDIP NTB, Senin (27/10).
Menurutnya, kader PDIP harus menjadi agen perubahan yang murni mengedepankan kepentingan rakyat, bukan materi.
“Kenapa? Supaya mereka menjadi kader sejati yang baik. Jadi jangan ditukar dan diinjak dengan uang, jangan barter dengan materi, tapi barter lah dirinya dengan kepentingan rakyat,” ujar anggota DPR RI ini.
Rahmat Hidayat menampik pandangan bahwa PDIP sebagai partai oposisi di NTB. Ia menegaskan, sikap partai adalah membangun bersama, namun tetap kritis terhadap kebijakan yang merugikan.
“Kita ini bukan sebagai partai oposisi. Tidak ada itu. Kita bersama-sama membangun daerah dan negara ini. Tapi jika ada yang baik kita dukung, tapi yang jelek kita koreksi,” jelasnya.
Sikap korektif tersebut, kata Rahmat, didasarkan pada masalah yang terjadi di NTB. Ia menyinggung adanya praktik yang “becek” dalam pengelolaan dana.
“Sekarang di NTB ini apa yang terjadi? Becek kan. Maka PDIP korektif konstruktif, dan benar kan menjadi persoalan. Itu tidak boleh, buat saya sekian tahun memimpin PDIP, inilah yang saya tanamkan kepada seluruh kader partai kalau ada yang kena itu urusan pribadi,” jelasnya.
Mengenai pengawalan dana pokir oleh kader di lembaga legislatif, Rahmat menuntut transparansi total. Ia menekankan bahwa dana pokir memiliki aturan main yang jelas dan harus dikerjakan secara terbuka.
“Kalau pokir itu ada aturannya, berapa dia harus dapat, siapa yang mengerjakannya, transparan. Tidak boleh ada sembunyi-sembunyi. Si ini dapat sekian,” tegasnya.
Rahmat Hidayat tidak memberikan toleransi bagi kader yang melanggar dan berjanji akan langsung memecat kader yang terjerat kasus hukum.
“Kalau ada kader terlibat saya pecat, kalau saya tidak ada cerita. Begitu di tersangka saya pecat. Tidak ada tebang pilih. Dari awal saya ngomong, saya menjadi anggota DPR itu sejak orde baru ya, tidak ada ampun. Berarti dia tidak taat aturan partai,” tegas dia.
Dukungan Penuh Usut Kasus Dana Siluman
Terkait kasus sensitif Dana Siluman DPRD NTB yang kini ditangani aparat penegak hukum, Rahmat Hidayat menyatakan dukungan penuh terhadap proses yang berjalan, termasuk pihak-pihak yang mengusut kasus tersebut.
“Semua di bawa ke mana saja. KPK, Kejagung, itu urusan mereka, dan saya mendukung apa yang dilakukan Najamuddin. Karena apa yang dilakukan Najamuddin adalah pembelajaran kepada kita semua,” jelas dia. (*)
