Bima, katada.id – KPU Bima berencana mengurangi alokasi kursi Daerah Pemilihan (Dapil) III DPRD Bima pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Dalam rancangannya, KPU memunculkan opsi perampingan kursi dari 6 kursi menjadi 5 kursi.
Selain itu, KPU juga menghendaki adanya penggabungan Dapil II dan III dengan alokasi 12 kursi.
Akademisi Aidin M, Si menyoroti kinerja KPU Bima di bawah kendali Imran tersebut. Ia menilai ada kejanggalan dalam penentuan jumlah pendudukan.
“Dalam pemahaman kami, langkah KPU dan Dukcapil dinilai tidak objektif dalam menentukan jumlah penduduk,” sorot Dosen STKIP Al-Amin ini, Selasa (6/12/2022).
Data kependudukan yang dimunculkan KPU dalam rancangan berbeda dengan data riil di lapangan. Dalam data KPU, jumlah penduduk Kecamatan Soromandi 20.003 jiwa.
Jumlah ini berbeda dengan data di lapangan. Per 5 Desember 2022, jumlah penduduk Kecamatan Soromandi yang tersebar di 7 desa 21.629 jiwa.
Perbedaan jumlah penduduk terjadi juga di Kecamatan Donggo. Data KPU, jumlah penduduk Kecamatan Donggo 20.575 jiwa. Sementara data di lapangan di 9 desa di Kecamatan Donggo, jumlah penduduk mencapai 21.291.
“Data-data itu hasil konfirmasi tiap desa. Di sini ada perbedaan jumlah penduduk mencapai 1.000 lebih jiwa antara data KPU dengan data di lapangan,” ungkap pria asal Soromandi, Bima ini.
Ia berasumsi, adanya perbedaan data ini karena KPU dan Dinas Dukcapil Bima hanya menerima data di ruang kerja. Tidak pernah turun memperbaharui lagi data-data di 4 kecamatan Dapil III yang meliputi Soromandi, Donggo, Sanggar dan Tambora.
“KPU jangan kerja di balik meja. Sebagai penyelenggara negara dan pelaksana Undang-undang, apakah KPU dan Dukcapil pernah rapat dengar pendapat dengan pemerintah kecamatan dan desa yang ada di Dapil III,” tanya dia
Karena itu, Aidin mendorong KPU dan Dukcapil agar mengundang pemerintah kecamatan dan pemerintah desadi Dapil III untuk mengurai masalah jumlah penduduk ini. (ain)