Jakarta, katada.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyinggung soal kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Ia menilai gaji guru dan dosen masih jauh dari layak, meski anggaran pendidikan setiap tahun menguras porsi besar APBN.
Hal itu ia sampaikan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8).
“Apakah semuanya harus ditanggung oleh negara? Atau bisakah masyarakat ikut berperan mendukung dunia pendidikan?” ujarnya di hadapan peserta konvensi.
Sri Mulyani mengungkap, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja negara, atau sekitar Rp724,3 triliun tahun ini.
Dana itu mengalir ke berbagai program seperti KIP Kuliah, BOS, BOPTN, beasiswa LPDP, digitalisasi sekolah, hingga makan bergizi gratis.
Namun, menurutnya, kesejahteraan guru dan dosen belum sebanding dengan besarnya kucuran dana tersebut.
Sejak 2009, Kementerian Keuangan juga membentuk Dana Abadi Pendidikan yang menjadi salah satu penopang pembiayaan sektor pendidikan. Tapi ia menegaskan, perlu ada diskusi lebih terbuka soal model pembiayaan ke depan.
“Kalau semua dibiayai oleh negara, apakah sustainable? Ini yang harus kita pikirkan bersama,” tegasnya. (*)
