Label: TEMUAN BPK
Inspektorat Ungkap Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Belanja Fiktif di RSUD Sumbawa...
Sumbawa, katada.id - Inspektorat Sumbawa mengungkapkan hasil pemeriksaan khusus dugaan belanja fiktif di RSUD Sumbawa dan 18 Puskesmas.
Pemeriksaan ini menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan...
Temuan BPK, Pengadaan Sarung Pokir DPRD Lotim Rp 8,4 Miliar Tidak...
Lombok Timur, katada.id - Pengadaan sarung di Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Timur (Lotim) tahun 2023 diduga bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nusa Tenggara Barat...
BPK Temukan Dugaan Mark Up Biaya Perjalanan Dinas di 6 SKPD...
Kota Bima, katada.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nusa Tenggara Barat (BPK) menemukan adanya mark up biaya perjalanan dinas di enam satuan kerja perangkat daerah...
Temuan BPK di 18 BLUD Sumbawa, Belanja Barang Rp 6,8 Miliar...
Sumbawa, katada.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan belanja barang dan jasa tidak didukung bukti riil di 18 Badan Layanan...
BPK Temukan Belanja Rp 2,5 Miliar di RSUD Sumbawa Tak Didukung...
Sumbawa, katada.id - Pengelolaan anggaran di RSUD Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) diduga bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB menemukan adanya pengadaan barang dan...
22 Proyek Pemkot Bima Diduga Bermasalah, BPK Temukan Lebih Bayar Rp...
Kota Bima, katada.id - Puluhan paket pekerjaan proyek di lima dinas lingkup Pemkot Bima diduga bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nusa Tenggara Barat (NTB)...
Lima Mega Proyek RSUD Bima Jadi Temuan BPK
Bima, katada.id - Sejumlah pekerjaan fisik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima dengan anggaran miliaran rupiah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nusa...
DPRD Bima Klaim Sudah Ada Pengembalian Temuan BPK Rp699 Juta
Bima, katada.id - Penggunaan anggaran di DPRD Kabupaten Bima menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB. Ada anggaran setengah miliar lebih yang tidak bisa...
Bandel Tak Kembalikan Kerugian Negara, Jaksa Akan Proses Hukum Dewan Lobar
MATARAM-Mantan maupun anggota dewan DPRD Lombok Barat (Lobar) masih ada yang belum mengembalikan kerugian negara. Padahal, batas waktu pengembalian telah berakhir.