Mataram, katada.id – Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Mataram Tahun 2025 akan berlangsung awal Agustus mendatang.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mataram (Unram), Dr. Sujita mengatakan bahwa kegiatan tersebut akan melibatkan 30 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). “Sebanyak 30 ketua UKM kita libatkan, terutama KSR Menwa,” kata Dr. Sujita saat dikonfirmasi katada.id, Rabu (30/7).
Ia mengatakan, untuk periode 2025 belum ada surat keputusan rektor untuk kepengurusan BEM dan DPM Universitas Mataram. “Setelah Pemira, ada paslon yang melapor bahwa ada pelanggaran di Pemira 2025. Mereka bersurat agar dikaji oleh Tim Hukum Unram,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil kajian dari Tim Hukum Unram memang terjadi pelanggaran pada pesta demokrasi mahasiswa itu. “Sehingga menyarankan agar kompromi dengan ketiga paslon dalam kepengurusan BEM 2025. Tetapi tidak mau kompromi, sehingga tahun ini belum ada SK kepengurusan BEM dan DPM tahun 2025,” ujarnya.
Ia menegaskan karena tidak ada hasil kompromi dari tiga Paslon dan belum ada SK Rektor, maka kampus tidak melibatkan BEM dan DPM dalam PKKMB tahun ini.
“Oleh karenanya PKKMB tahun tidak melibatkannya, karena belum ada BEM dan DPM yang syah,” jelasnya.
Sementara itu, Eks Ketua BEM FKIP Unram, Lalu Nazir Huda mengatakan dirinya telah terpilih secara aklamasi sebagai ketua BEM Universitas Mataram dan sudah mendapatkan tanda tangan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan sebelumnya.
Ia menyayangkan sikap birokrasi Universitas Mataram yang tidak melibatkan BEM dan DPM Universitas Mataram.
Menurutnya, tidak adanya partisipasi lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa ini sebagai bentuk tidak ada transparansi birokrasi Universitas Mataram.
“Kita sedang upaya konsolidasi di internal. Kami akan Boikot PKKMB jika seperti ini,” kata Nazir saat diwawancarai wartawan, Rabu (30/7).
Ia menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan kejelasan informasi. “Kita sebelumnya melakukan audiensi terbuka direktorat Universitas Mataram,” ujar Nazir.
Namun ia mengakui hingga hari ini dirinya belum mendapatkan kejelasan terkait kepengurusan. Ia menduga ada upaya pihak lain yang berupaya menghambat. “Cuman legalitas saya aja. Saya ada hambatan dari birokrasi kampus,” kata dia. (*)
