Mataram, katada.id – Proyek pengadaan alat peraga untuk sekolah kejuruan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB senilai lebih dari Rp 39 miliar kini jadi sorotan publik.
Alokasi dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk 11 sekolah kejuruan di NTB ini dicurigai ada “main mata” sejak awal.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) NTB mencium aroma tak sedap dari proses tender yang baru saja rampung. “Total anggaran Rp 39 miliar lebih,” kata Ketua MAKI NTB, Heru Satrio.
Anggaran jumbo itu diperuntukkan bagi 11 sekolah dengan rincian:
- SMKN 2 Mataram: Rp 1,5 miliar
- SMKPPN Mataram: Rp 4,454 miliar
- SMKN 1 Kuripan: Rp 104 juta
- SMKN 2 Kuripan: Rp 10,5 miliar
- SMKN 1 Kopang: Rp 1,5 miliar
- SMKN 1 Praya Barat: Rp 1,604 miliar
- SMKN 1 Selong: Rp 9 miliar
- SMKN 2 Selong: Rp 7,5 miliar
- SMKN 2 Dompu: Rp 1,5 miliar
- SMKN 4 Kota Bima: Rp 104 juta
- SMKS Darul Quran: Rp 1,5 miliar
Total anggaran keseluruhan mencapai Rp 39,266 miliar.
Meski pendistribusian alat sudah berjalan, MAKI menemukan kejanggalan. Heru menuding ada fee proyek sebesar 30 persen yang disetor oleh para vendor kepada oknum di Dikbud NTB.
Penelusuran MAKI mengungkap dugaan pertemuan rahasia. “Kami menyamar sebagai cleaning service di Hotel Lombok Raya,” kata Heru.
Di hotel itu, mereka mendapati tiga vendor pemenang tender bertemu dengan oknum Dikbud. “Kami juga temukan bekas label uang milik Bank Mandiri KCP Daan Mogot,” tambahnya.
Pertemuan serupa, menurut Heru, juga berlangsung tiga kali di Jakarta, di hotel dan restoran berbeda.
Kecurigaan ini semakin kuat setelah MAKI mengambil sampel di tiga sekolah. Mereka menemukan bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang digunakan bukan dari sekolah, melainkan sudah disiapkan oleh pihak ketiga atau vendor.
“Seharusnya kan yang digunakan adalah RAB dari masing-masing sekolah. Mereka yang mengetahui kebutuhan sekolahnya, bukan berdasarkan RAB vendor,” tegas Heru.
Mantan Plt Kepala Dikbud NTB, Abdul Aziz, membenarkan adanya proyek tersebut. “Total anggarannya Rp 39 miliaran,” kata Aziz.
Namun, ia mengaku tak tahu menahu soal detail pelaksanaan proyek, pertemuan, atau proses tender karena sudah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Saya sudah pensiun per tanggal 1 September,” kilahnya.
Aziz juga mengaku tidak memiliki nomor kontak PPK proyek tersebut. “Sudah tidak lagi berhubungan,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dikbud NTB yang baru, Lalu Hamdi, hingga kini belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp tidak direspons. (*)
