MATARAM-Pembangunan jembatan nasional Rp 45 miliar di Sembalun, Lombok Timur, NTB diduga bermasalah. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) menemukan progres pembangunannya deviasi (menyimpang) dari perencanaan.
Dugaan penyimpangan dari hasil pengecekan TP4D mencapai angka 20 persen. Karena itu, kejaksaan merekomendasikan agar pengerjaan proyek tersebut diputus kontrak.
“Kita sudah berikan peringatan. Itu karena deviasi minus sampai 20 persen,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan didampingi Kasi TP4D Erwin Indrapraja, Senin (23/9).
Sebagai informasi, proyek jembatan nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menelan anggaran Rp 45 miliar. Sementara rekanannya diketahui dimenangkan PT. Abadi Mulia Berkah.
Proyek jembatan itu dikerjakan di tiga titik ruas jalan nasional. Yakni dari Kecamatan Bayan, Lombok Utara hingga Sembalun, Lombok Timur. Tepatnya di Jembatan Longken, Jembatan Koko Segara dan Jembatan Tampes.
Proyek dihajatkan untuk penunjang pariwisata Lombok Utara hingga Lombok Timur, khususnya kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Dalam pengerjaan proyek ini, dua kali show cause meeting (SCM) oleh pihak PUPR sebagai Satuan Kerja (Satker) pelaksana, ditindaklanjuti dengan peringatan oleh TP4D.
Dedi mengungkapkan, deviasi yang awalnya minus 14 persen, terus naik menjadi 20 persen. TP4D pun telah mengeluarkan rekomendasi berupa peringatan yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar rekanan mematuhi tertib administrasi dan mengejar keterlambatan pekerjaan.
“Jika tak kunjung membaik, maka menurutnya tidak ada pilihan lain. Kita rekomendasikan putus kontrak,” ancamnya.
Rencananya pekan depan TP4D akan mengecek perkembangan sesuai hasil rekomendasi perbaikan dan percepatan. Bila tidak kunjung sesuai harapan maka putus kontrak.
“Rekomendasi ini bukan tanpa pertimbangan, sejak awal timnya sudah melihat ada tanda tanda masalah pada proyek itu sejak pertama kali turun lapangan akhir Agustus lalu,” bebernya.
Dedi menyesalkan keputusan panitia lelang yang meloloskan perusahaan tersebut. Karena kinerjanya dianggap tidak maksimal.
Jika TP4D dilibatkan sejak perencanaan dan lelang, ia yakin perusahaan pemenang lelang akan terseleksi ketat dan mencegah peluang fraud.
“Kami kam dilibatkan setelah pelaksanaan. Tidak sejak perencanaan. Harusnya saat perencanaan kami dilibatkan, supaya kami bisa mencegah timbulnya masalah,” tutupnya. (rif)