Bima, katada.id– Tragedi meninggalnya seorang balita asal Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, akibat terhambat akses jalan rusak saat menuju Puskesmas Monta, Jum’at (13/2), terus menuai sorotan publik.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran nasional yang dimotori Presiden Prabowo Subianto, peristiwa ini dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah dalam memastikan kehadiran negara di tengah kebutuhan dasar masyarakat.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) Dr. Erwin, M.Pd, menilai tragedi tersebut sebagai indikator lemahnya akses layanan publik akibat infrastruktur yang tak memadai.
“Akses jalan tak layak dan merenggut nyawa tanda pemerintah tak hadir. Miris sekali,” ungkapnya saat dimintai pandangannya, Minggu (15/2).
Menurut Wakil Rektor III UMMAT itu, kematian balita tersebut mestinya menjadi cambuk bagi pemerintah daerah agar segera memperhatikan ruas jalan.
“Jalan itu menghubungkan masyarakat dengan pusat layanan umum seperti puskesmas, rumah sakit, pasar, sekolah, hingga pusat pemerintahan,” tegas dia.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa akses jalan yang tak layak hingga merenggut nyawa merupakan tanda bahwa pemerintah belum sepenuhnya hadir memastikan hak dasar warga terpenuhi.
“Sikap abai terhadap kebutuhan masyarakat atas akses jalan yang layak bisa menjadi indikator kegagalan. Apalagi jika kepemimpinan dibranding membawa perubahan, maka infrastruktur dasar adalah bukti nyatanya,” tegasnya.
Ia berharap tragedi tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar tak ada lagi warga yang menjadi korban akibat sulitnya mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan pokok.
Tiga Ruas Jalan Diusulkan Perbaikan Lewat IJD
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bima, Farid Wajdi, ST, mengungkapkan bahwa perbaikan sejumlah ruas jalan di Langgudu Selatan tengah diusulkan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD). Tiga ruas jalan tersebut mencakup penghubung SP.3 Nangapria – SP.3 Sera Na’e dan SP.3 Sera Na’e – Waduruka.
“Ruas jalan tersebut dalam proses usulan melalui skema IJD. Saat ini kami sedang menyusun DED (Detail Engineering Design) sebagai salah satu persyaratan teknis,” jelas Farid.
Ia menambahkan, Dinas PUPR masih menunggu dibukanya Aplikasi SiTIA sebagai sistem pengajuan usulan program IJD.
“Setelah aplikasi resmi dibuka, dokumen yang telah disiapkan akan segera diinput untuk diverifikasi lebih lanjut oleh pemerintah pusat,” terangnya.
Meski demikian, Farid mengakui bahwa pada tahun anggaran berjalan, belum ada alokasi penanganan pengaspalan melalui APBD Kabupaten Bima untuk dua ruas jalan tersebut.
“Untuk tahun ini, di APBD belum ada penanganan aspalnya. Karena itu, kami fokus mendorong melalui skema IJD,” pungkasnya.
Untuk diketahui, jalan di Desa Pusu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima telah mengalami kerusakan parah sejak puluhan tahun lalu. Ditaksir, panjang jalan yang kini beralaskan tanah dan lumpur mencapai lebih dari 30 kilometer. (*)
