Lombok Utara, Katada.id – Puluhan warga Lombok Utara menggedor kantor bupati, Rabu (11/12). Warga menuntut pencairan dana jaminan hidup (Jadup) untuk korban gempa serta percepat penyelesaian pembangunan rumah tahan gempa.
Unjuk rasa itu digawangi Andi Yamsa dan Tarpiin Adam. Dalam orasinya, warga menyoroti juga persoalan penerima bantuan seperti yang tercantum dalam SK 22 an SK 27.
Setelah menyampaikan tuntutannya, warga diterima Kepala Dinas Sosial Lombok Utara, Faisol dan Kalak BPBD KLU Muhadi. Dalam pertemuan itu, Faisol menyampaikan bahwa jadup merupakan program Kemensos. ’’Pemda KLU sudah mengirimkan data ke Kemensos, dan sudah dilakukan verifikasi oleh pihak Kemensos,’’ jelasnya dihadapan warga.
Ia mengaku jika Jadup belum cair. Anggaran Jadup yang dibutuhkan untuk Lombok Utara sekitar Rp 145 miliar.
’’Terkait hal tersebut bupati KLU sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kemensos dan Kemenkeu terkait pencairan anggaran Jadup dari pusat untuk KLU. Jadi, Jadup ini merupakan kebijakan dari pusat dan tidak ada hubungan dengan Pemda KLU,’’ jelasnya.
Sementara itu, Kalak BPBD KLU Muhadi menjelaskan mengenai SK 22 DN SK 27. Ia mengatakan, sampai dengan SK 21 semua proses lancar dan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk KLU sekitar Rp 2 triliun.
’’Untuk SK 22 sampai dengan SK 27 masih terdapat banyak data ganda dan permasalahan data di KK,’’ terangnya.
Ia berjanji tuntutan dari warga ini akan diteruskan ke pusat. ’’Untuk kepastian pencairan rekening SK 22 sampai dengan SK 27 belum berani dipastikan,’’ katanya.
Aksi warga ini mendapat pengawalan dari Polres Lombok Utara. Satu peleton Samapta dan gabungan satuan lain diterjunkan.
’’Apapun bentuk kegiatan masyarakat yang melibatkan massa yang banyak, tentu akan mendapatkan monitoring dari pihak Kepolisian. Itu untuk menghindari terjadinya anarkisme,” ucap Kabag Ops Polres Lombok Utara Kompol P. Gultom. (ham)