Bima, katada.id – Puluhan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Bima bakal mengikuti latihan dasar umum (LDU). Namun pengusulan nama-nama peserta ini disinyalir banyak titipan dari oknum pejabat.
Dugaan ada peserta LDU titipan oknum pejabat BKKBN ini diungkap sejumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Menurut mereka, usulan nama-nama peserta yang ikut LDU di Mataram, NTB ini tanpa konfirmasi kepada PKB.
“Harusnya ada masukan dari kami PKB. Semuanya harus dikonfirmasi dan dirapatkan dulu dengan kami orang-orang di lapangan. Terutama mana orang yang harus diusulkan menjadi peserta LDU,” ungkap salah seorang PKB yang meminta namanya ditulis.
Berdasarkan fakta di lapangan, duga dia, data yang diinput untuk ikut LDU tidak valid. Karena banyak orang-orang baru yang diprioritas. Sedangkan petugas yang sudah lama mengabdi tidak diakomodir.
“Inikan aneh. Saya menduga ada transaksi, karena mereka tiba-tiba kok bisa nongol, anak kemarin. Siapa yang masukin itu, itukan ada (titipan) oknum. Apakah ada transaksional? Kami duga memang ada, karena lobi dan lain-lainnya,” duganya.
PKB lain menyesalkan kebijakan pihak BKKBN Bima yang menginput nama-nama yang ikut LDU tanpa meminta saran dari mereka. “Tidak pernah konfirmasi ke kami PKB. Padahal kami yang mengetahui kondisi orang di lapangan. Ini yang rajin, malas, baru datang. Data itu tidak dilakukan verifikasi. Harusnya data yang diusulkan harus diverifikasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, LDU ini sangat penting bagi PLKB non PNS. Karena LDU ini menjadi batu loncatan bagi PLKB untuk lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami sangat kecewa dengan usulan nama-nama yang ikut LDU. Kami duga ada keterlibatan oknum pejabat penting BKKBN Bima di balik usulan nama-nama peserta LDU ini,” bebernya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Kabupaten Bima Nurdin yang dikonfirmasi wartawan membantah semua tuduhan tersebut. “Soal LDU, tidak semua direkomendasikan yang tua atau usia 50 tahun. Sudah tidak efektif lagi jadi penyuluh, tapi tidak semua. Ada juga yang kita masukin yang senior. Tapi untuk efektifitas kerja diambil lah yang muda,” katanya
Peserta LDU yang dibutuhkan dari Kabupaten Bima sebanyak 62 orang. Penentuan jumlah atau kuota ini ditentukan BKKBN provinsi dan pusat.
“Jadi bukan orang kabupaten yang menentukan. Kami hanya mengusulkan saja. Dan tidak semua yang diusulkan kabupaten lolos semua. Karena LDU ini kebijakan provinsi dan pusat, nanti bisa dibatalkan juga (usulan nama peserta LDU) sama orang-orang di pusat,” ujarnya.
Ia sebenarnya ingin rekomendasikan semua PLKB ikut LDU agar bisa mengikuti tes PPPK. “Maunya saya semua pegawai ikut, tapi karena keterbatasan kuota. LDU ini kita terbanyak, maunya saya 200 orang. Tapi ada cara lain dan sedang diusahakan,” akunya.
Nurdin meluruskan mengenai pemahaman bahwa pemegang sertifikat LDU dijamin lolos ikut PPPK. “Tidak semua harus sertifikat yang menentukan lolos. Yang ada sertifikat gak lolos juga tahun lalu. Tergantung kepintaran mereka sendiri. Tergantung rezeki mereka,” tegasnya.
“Saya bilang jangan berpatokan ke LDU, belajar baru bisa lolos. LDU bagi non PNS ini hanya pembekalan supaya memahami sebelum ikut tes,” ujarnya.
Ia tidak menampik ada sejumlah PKB yang kecewa dengan usulan nama peserta LDU tersebut. Namun Nurdin memakluminya, karena tidak semua pegawai bisa diakomodir untuk ikut LDU. “Memang ada kekecewaan dari teman-teman, kalau dari saya maunya ikut semua,” tandasnya. (ain)