Mataram, katada.id – Wakil Ketua III DPRD NTB, Muzihir menilai perampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke Dinas Sosial NTB dirasa kurang pas. “Saya rasa tidak pas. Bagaimanapun DP3AP2KB, itu juga sangat penting,” kata Muzihir saat diwawancarai wartawan, Kamis (10/4).
Muzihir mengatakan perampingan terhadap OPD juga dengan memiliki kajian dasar. Menurutnya, ada perampingan, ada dinas yang di gemukan. Ia menyebutkan contoh OPD yang akan dibentuk adalah dinas kebudayaan. “Ini contoh Dinas Pendidikan dan Olahraga digabungkan. Sementara ada Dinas Kebudayaan. Sejauh mana budaya di NTB ini mau dijadikan dinas begitu loh,” kata Muzihir.
Ia menambahkan budaya di NTB tidak sebanyak daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Tidak seperti yang di Jawa Tengah misalnya, atau Jawa Timur,” tegas Muzihir.
Muzihir mengatakan budaya di NTB cukup menjadi bidang di dinas yang ada. “Menurut saya cukup dengan bidang kebudayaan ini,” tegas politisi PPP itu.
Saat di tanya, pentingnya dinas kebudayaan karena agar selaras dengan kementerian kebudayaan di pemerintahan pusat. Muzihir menjawab karena itu kalau mau bentuk dinas baru semua digemukkan sesuai kementerian. “Kalau di pukul rata semua. Berarti harus semua gemuk,” kata Muzihir.
Namun, Muzihir mengatakan draft perampingan OPD belum dibahas karena baru diterima pihak legislatif, Rabu (9/4) kemarin. “Draft baru masuk. Nanti bersama-sama kita kunjungan ke provinsi lain,” ujarnya.
Ia juga menambahkan baru masuk draft perampingan OPD banyak respon dari publik. “Baru masuk draft aja, tadi sudah ada yang hearing. Bergejolak ini,” kata dia. (din)
