Bima, katada.id – Layanan hemodialisa (cuci darah) di RSUD Bima hingga kini belum juga beroperasi. Padahal sebelumnya pihak manajemen Rumah Sakit tersebut menyebut layanan yang diperuntukkan bagi pasien gagal ginjal itu ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2025. Namun hingga awal Maret 2026, layanan tersebut belum juga berjalan.
Akibatnya, pasien asal Kabupaten Bima yang membutuhkan terapi cuci darah masih harus menjalani perawatan di rumah sakit di daerah lain. Selain jarak yang cukup jauh, pasien dan keluarga juga harus menanggung biaya tambahan untuk transportasi dan kebutuhan selama menjalani pengobatan.
Kondisi ini mendapat sorotan tajam, Anggota DPRD Kabupaten Bima, Jasmin Malik. Ia mendesak Manajemen RSUD Bima meresmikan layanan cuci darah aga masyarakat tidak lagi menjalani pengobatan ke luar daerah.
Menurut Jasmin, berdasarkan informasi yang ia terima, RSUD Bima telah memiliki sekitar 12 unit mesin cuci darah sejak beberapa waktu lalu. Namun fasilitas tersebut hingga kini belum dimanfaatkan untuk pelayanan pasien.
“Kalau memang fasilitasnya sudah lama ada, lalu kenapa masyarakat Bima masih harus pergi ke daerah lain untuk menjalani cuci darah?” tanya dia.
Anggota DPRD fraksi PPP ini menilai bahwa kebutuhan layanan hemodialisa sangat mendesak bagi pasien gagal ginjal karena harus dilakukan secara rutin. Kondisi ini membuat pasien dan keluarga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan akomodasi setiap kali menjalani pengobatan di luar daerah.
Jasmin juga mempertanyakan kemungkinan adanya kendala pada sumber daya manusia (SDM) tenaga medis yang akan mengoperasikan fasilitas tersebut.
“Apakah karena tenaga medis atau dokter kita belum siap mengoperasikan alat itu? Kalau begitu, seharusnya sejak awal sudah dipersiapkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengadaan fasilitas kesehatan yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Untuk apa APBD dibelanjakan jika fasilitas kesehatan yang sangat penting justru tidak dimanfaatkan? Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Ia, menambahkan lambannya operasional layanan hemodialisa tersebut berdampak langsung pada beban ekonomi masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan.
“Sudah berapa banyak masyarakat kita yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk cuci darah ke luar daerah selama ini?” ujarnya.
Jasmin menegaskan, pemerintah daerah bersama manajemen RSUD Bima harus segera mencari solusi agar layanan tersebut dapat segera beroperasi.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Layanan cuci darah di RSUD Bima harus segera dibuka agar masyarakat tidak lagi terbebani harus berobat ke luar daerah,”tandasnya.
Sempat Dijanjikan Beroperasi Oktober 2025
Juni 2025 lalu Direktur RSUD Bima mengatakan dihadapan Wakil Bupati Bima bahwa layanan Hemodialisa akan diresmikan Oktober 2025.
“InsyaAllah Oktober kita mulai. Kami ingin memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang aman, nyaman, dan bermutu,” ujarnya.
Namun saat dikonfirmasi pada Oktober, layanan tersebut belum juga berlajan. Ia beralasan masih menunggu izin dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya, izin tersebut baru dapat diterbitkan setelah dilakukan visitasi atau peninjauan langsung oleh tim dari Kementerian Kesehatan.
“Masih menunggu visitasi dari Kemenkes untuk penerbitan izin operasional,” ujarnya saat itu.
Namun saat dikonfirmasi kembali, Jumat (6/3/2026). Ia belum merespon pertanyaan wartawan. (*)
.
