Lombok Utara, Katada.id- Pemda KLU menyampaikan capaian pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). Dari 75.741 unit yang harus dibangun, kini tersisa 12.269 unit yang belum terbangun.
“Kami sudah siapkan berbagai cara nantinya untuk mengcover hal tersebut,” ujar Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar, Rabu (22/7).
Kata dia, upaya Pemda KLU dalam menangani dampak bencana gempa dua tahun silam dapat dilihat dari data kerusakan, progres rehabilitasi serta rekonstruksi. Total pemukiman warga yang rusak baik berat, sedang dan rusak ringan berjumlah 75.741 unit. Sedangkan total infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak sejumlah 85 unit.
“Kerusakan dalam dua aspek itu ternyata merupakan yang terbanyak di NTB,” sambung dia.
Najmul melanjutkan, kerusakan di fasilitas pendidikan, sejumlah 294 unit. Fasilitas kesehatan bangunan yang rusak meliputi 1 unit RSUD, 8 unit Puskesmas, 30 unit Pustu, dan 45 unit Poskesdes/polindes. Sementara tempat ibadah, total yang rusak ada 405 unit, serta kerusakan pada fasilitas perekonomian meliputi pasar tradisional sejumlah 25 unit disusul hotel 105 unit.
Tak hanya itu, beber bupati, berdasarkan data terbaru ( per 14 Juli 2020), rekapitulasi jumlah RTG sebanyak 55.170 unit. Dari jumlah itu, RTG selesai terbangun 100 persen mencapai 35.417 unit, hanya dalam tempo satu tahun 10 bulan. Sedangkan RTG (on progres) ada 7.484 unit.
“RTG belum terbangun (segera dibangun) sebanyak 12.269 unit,” kata Najmul.
Najmul masih yakin akan ada perpanjangan lagi. Sebab kemampuan pemerintah pusat memenuhi 100 persen anggaran untuk RTG belum bisa hingga 31 Juli mendatang. Hal tersebut terungkap saat kunjungan ke BNPB belum lama ini.
“BNPB mengatakan mohon maaf karena seandainya tidak ada Covid-19 pasti tuntas dipenuhi (anggaran,red)” jelas Alumni Unibraw itu.
Ia mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan sebanyak 7.450 Unit untuk cadangan. Itu menjadi plan B jika SK 25-27 tidak terpenuhi. Jika belum terpenuhi juga, ia akan memohon hibah BNPB. Jika Hibah BNPB juga masih ada yang belum tercover, maka akan dimaksimalkan RTLH hingga APBD.
“Pokoknya kita sudah siapkan kebijakan berlapis sampai 2022 nanti, agar tidak ada satupun warga kita yang tidak dapat,” pungkas dia. (ham)
