MATARAM-Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus, gabungan dari BEM, DPM dan Ormawa Unram menggelar unjuk rasa di Rektorat Unram, Rabu (26/6). Ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas menyoroti kebijakan kampus.
Aksi yang digawangi BEM Unram diawali dengan long march dari fakultas masing-masing. Kemudian mereka bergerak dan menggedor rektorat. Di situ mereka menerobos pagar kampus dan menduduki aula Rektorat Unram.
Mahasiswa yang mengenakan almamater kebanggaan Unram menyoroti pemberlakuan uang pangkal, dugaan suap KKN, dan ketimpangan demokrasi kampus. Selain itu, mereka juga menyoroti pemberlakuan gerbang elektronik, serta buruknya fasilitas kampus.
Kordinator Lapangan Khairul Anam menilai penerapan uang pangkal yang bervariasi dan terlalu tinggi di Unram mengabaikan rasa keadilan mahasiswa.
Uang pangkal untuk mahasiswa mandiri di 2019 ini, bagi mereka sangat memberatkan mahasiswa. Contohnya di Fakultas Hukum Rp 9.500.000, sedangkan Fakultas Kedokteran Rp 100.000.000. Padahal menurut Permendikti, penerapan uang pangkal harus memperhatikan kondisi ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan siapapun yang membiayainya.
’’Hari ini birokrasi Unram memukul rata, indikatornya apa, nilai keadilannya bagaimana, padahal program reguler sore dihapus demi wujudkan keadilan,” tanya mahasiswa yang juga Ketua BEM Fakultas Hukum Unram ini.
Menurut Anam, Unram sebagai miniatur pendidikan di NTB tak boleh menjauhi anak bangsa yang ekonomi menengah ke bawah, yang bercita-cita kuliah di Unram. “SPI dulu dipukul rata, sekarang giliran uang pangkal diberlakukan tanpa dasar yang jelas dan identifikasi ekonomi mahasiswa. Kami minta Rektor Unram hapus uang pangkal. Setidak-tidaknya menggunakan sistem grade. Tak adil memukul rata,” protesnya.
Sementara Kordinator Umum M. Amri Akbar membacakan pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Peduli Unram. Ia mengecam semua kebijakan kampus yang mengabaikan keadilan.
“Pembangunan infrastruktur timpang, dugaan suap menyuap nilai KKN terjadi. Belum sembuh luka SPI, kini kampus menambah dengan uang pangkal. Kami mendesak rektorat untuk turun menemui kami,” desak Amrin yang juga Presiden Mahasiswa Unram.
Dia menambahkan, Rektor Unram harus menghadirkan keadilan terhadap semua kebijakan yang diambil. Perbaikan infrastruktur kampus, penjelasan tentang manfaat pemberlakuan gerbang elektronik, dan bertanggungjawab menghidupkan demokrasi kampus.
“Kami akan menggelar aksi yang lebih besar bila tuntutan kami tak diakomodir dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ancam dia.
Dalam aksi itu, Rektor Unram diminta turun menemui mereka. Mereka mengancam akan menduduki kampus bila rektor tidak menemui mereka. Wakil Rektor II dan III sempat menemui mahasiswa, namun mereka ditolak untuk menyampaikan penjelasan. “Pokoknya kami hanya ingin ditemui rektor,” teriak mereka kompak. (sm)
