Mataram, katada.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD NTB, Jumat (2/5).
Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram, Sudirman mengatakan telah terjadi anjloknya harga jagung di kalangan petani. Ia menyebutkan bahwa saat ini jagung pipilan kering dibeli dengan harga Rp4.100 per kilogram, sementara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan berada di kisaran Rp5.500.
“Harga jagung di lapangan sekitar Rp4.100, sementara HPP Rp5.500. Hal seperti ini tidak berpihak kepada petani,” kata Sudirman.
Ia mengkritik Bulog NTB yang dinilai lamban dan tidak turun langsung untuk membeli jagung petani sesuai HPP.
“Hari ini Bulog tidak turun langsung untuk membeli jagung sesuai HPP. Bulog tidak bisa beralasan karena kekurangan gudang. Seharusnya Bulog mengantisipasi. Jangan sampai gudang terisi jagung produksi satu atau dua tahun lalu. Ini harus dievaluasi,” tegasnya.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar dilakukan audit investigatif terhadap PT Gerbang Emas Nusantara (GNE) dan mendukung penggunaan hak interpelasi terkait DAK 2024.
“Kami meminta Ketua DPRD bersurat ke BPK untuk melakukan audit investigatif terhadap PT GNE. Kami juga meminta agar DPRD NTB tidak menolak hak interpelasi terhadap DAK,” jelasnya.
Mahasiswa menyayangkan sikap mayoritas fraksi di DPRD yang menolak hak interpelasi DAK 2024. Menurut mereka, hak interpelasi penting untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan DAK.
Dewan Jadwalkan Pertemuan Lanjutan dengan Mahasiswa Selasa Mendatang
Aksi demonstrasi mahasiswa diterima oleh perwakilan Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi dan Nadirah Al Habsyi. Didi Sumardi menyatakan menerima tuntutan dari organisasi hijau hitam tersebut.
Didi mengatakan, terkait tuntutan mahasiswa, akan dijadwalkan pertemuan dengan dinas-dinas terkait.
“Segera akan dilaporkan ke Ketua DPRD agar diambil sikap secara kelembagaan. Nanti akan kami laporkan agar HMI diundang rapat dengan dinas terkait,” ujar alumni HMI ini.
Ia menyebutkan, rencananya HMI MPO Cabang Mataram akan diundang pada 6 Mei mendatang. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mengundang pihak terkait. Insyaallah tanggal 6 Mei, hari Selasa,” janji Didi.
Sementara itu, terkait hak interpelasi, Didi mengatakan prosesnya masih berjalan. “Hak interpelasi biarkanlah berproses sesuai mekanisme,” jelasnya.
HMI MPO Klaim Ada Dugaan Premanisme Polisi saat Aksi
Terpisah, Sudirman juga mengungkapkan adanya dugaan tindakan premanisme oleh aparat kepolisian terhadap para demonstran.
“Aparat kepolisian bukannya menjadi penghubung kami dengan wakil rakyat, justru melakukan tindakan premanisme,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebanyak tiga kader terluka dan sound system serta motor mengalami kerusakan. “Kami akan mendesak Kapolda NTB untuk bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya yang melakukan aksi premanisme,” tutupnya. (din)
