Mataram, katada.id – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat (KAMMI NTB) menyoroti langkah Polres Bima menetapkan enam mahasiswa sebagai tersangka. Bagi KAMMI NTB proses hukum terhadap pejuang pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) adalah bentuk pembungkaman terhadap suara kritis mahasiswa yang menyuarakan aspirasi rakyat
“Penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak dijadikan alat intimidasi terhadap gerakan moral yang dilakukan oleh mahasiswa,” ujar Ketua KAMMI NTB Irwan Julkaranain, SM melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi media ini, Sabtu (31/05).
Eks Presiden Mahasiswa Universitas Mataram itu menghimbau agar Penegakan hukum harus netral dan objektif.
“Dalam negara demokrasi, ruang menyampaikan aspirasi harus dijaga, bukan justru dipersempit melalui pendekatan represif. KAMMI NTB menyebut tindakan penahanan mahasiswa tersebut sebagai alarm bahaya terhadap kebebasan sipil di daerah,” tegasnya.
Bagi Irwan, merespon kegiatan aspirasi dengan intimidasi dan penahanan menunjukan kemunduran demokrasi.
“KAMMI NTB menuntut proses hukum yang transparan dan adil terhadap para mahasiswa yang ditahan. Mereka juga meminta Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun tangan memantau proses hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan,” katanya.
Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Mataram itu kemudian menyerukan kepada seluruh elemen pergerakan mahasiswa di NTB untuk menyatukan solidaritas dalam menghadapi upaya pembungkaman demokrasi. Gerakan mahasiswa, kata mereka, tidak boleh ciut oleh tekanan negara.
“Mahasiswa harus terus bersuara dan mengawal perjuangan ini. PPS adalah aspirasi masyarakat pulau Sumbawa, dan kami menolak jika aspirasi itu dibungkam dengan tangan besi,” pungkasnya. (sm)
