Mataram, katada.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DPRD NTB, Hamdan Kasim, menekankan pentingnya menempatkan orang yang tepat untuk mengisi pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Politisi Golkar ini meminta Gubernur NTB untuk selektif dalam memilih figur yang akan menduduki posisi strategis pasca perubahan SOTK.
“Harus menempatkan orang yang tepat. Gubernur NTB harus selektif,” kata Hamdan Kasim kepada wartawan usai rapat paripurna DPRD NTB, Senin (30/6).
Saat ditanya apakah perlu pengawasan dan penilaian publik terhadap pejabat pasca SOTK. Hamdan mengatakan hal itu bisa saja dilakukan oleh publik nantinya seperti melalui surat resmi ke Gubernur.
“Bisa saja. Publik bisa menilai sendiri pejabat ini. Si A, Si B, dan Si C misalnya. Publik bisa memberikan nilai, memberikan masukan ke Gubernur misalnya melalui surat resmi,” jawab Hamdan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat bernilai positif. “Saya kira publik bagus dalam mendukung penempatan orang yang tepat nantinya,” jelasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pansus SOTK DPRD NTB, Muhammad Aminurlah mengingatkan pentingnya tidak hanya mengandalkan aspek kemampuan semata dalam penempatan pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Menurutnya, rekam jejak dan integritas harus diperhatikan dalam memilih pejabat Pemprov NTB.
“Gubernur NTB ini sering bicara meritokrasi. Tetapi juga perlu melihat rekam jejak selain kemampuan,” kata mantan anggota DPRD Kabupaten Bima tiga periode ini.
Bang Maman Sape sapaan Muhammad Aminurlah menegaskan kemampuan teknis semata tidak cukup jika tidak dibarengi dengan integritas.
“Kalau hanya kemampuan aja tetapi integritasnya dipertanyakan tentu tidak baik juga,” tegasnya.
Aminurlah menyebut tantangan pembangunan NTB ke depan sangat besar, terutama target ambisius Pemprov seperti pengentasan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan Gubernur dalam paripurna RPJMD.
“Integritas dan rekam jejak perlu diperhatikan kalau dengan banyaknya agenda besar Pemprov NTB. Seperti kata Gubernur tadi di paripurna RPJMD itu kemiskinan ekstrem nol persen,” ujar eks Bendahara DPW PAN NTB ini.
Untuk itu, Bang Maman Sape menegaskan dibutuhkan birokrasi yang tidak hanya cakap dalam menjalankan tugas, tetapi juga bersih dan dapat dipercaya.
“Ini diperlukan birokrasi yang memiliki kemampuan dan integritas,” jelasnya
Ia pun menyinggung kasus yang pernah terjadi dalam proses seleksi pejabat Bank NTB Syariah.
“Jangan sampai seperti tim pansel Bank NTB Syariah kemarin ditetapkan jadi tersangka, Hal seperti ini, harus dilihat rekam jejaknya,” tegas Aminurlah. (din)
