Mataram, katada.id – Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB puluhan miliar masih dianggurin. Hingga penghujung Juli ini, belum ada tanda-tanda DAK pendidikan akan dieksekusi. Padahal, sekolah-sekolah penerima DAK sudah ditentukan.
Berdasarkan data yang dihimpun katada.id, tahun ini Dikbud NTB mendapat alokasi anggaran Rp41.421.300.000. Anggaran tersebut untuk pengadaan alat praktik dan peraga, serta pengadaan buku di SMA, SMK, dan SLB.
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SMA
Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik ini untuk 8 sekolah. Total anggaran mencapai Rp1 miliar.
Anggaran tersebut untuk pengadaan peralatan pendidikan IPA, serta Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.
Adapun rincian anggaran sekolah penerima bantuan:
- SMK IT Imam Bukhari Dompu Rp200 juta
- SMAS NW PagutanRp200 juta
- SMA Islam Dhiyaul Fur qon Rp100 juta
- SMA Negeri 2 Donggo Rp100 juta
- SMAN 2 LangguduRp100 juta
- SMAN 3 Sape Rp100 juta
- SMAN 1 Ambalawi Rp100 juta
- SMAN 1 Janapria Rp100 juta
Pengadaan Buku SMA
Tahun ini, ada 12 sekolah penerima bantuan perlengkapan dasar buku teks dan non teks peserta didik. Masing-masing sekolah dianggarkan Rp26 juta untuk pengadaan buku koleksi perpustakaan, sehingga totalnya Rp312 juta.
Berikut sekolah penerima bantuan buku:
- SMAN 1 Belo
- SMAN 2 Donggo
- SMAN 2 Wawo
- SMAN 8 Mataram
- SMAN 3 Soromandi
- SMAN 2 Langgudu
- SMAN 1 Moyo Hulu
- SMAN 3 Sape
- SMAN 1 Ambalawi
- SMAN 1 Rhee
- SMAN 1 Pringgarata
- SMAN 1 Manggelewa
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SMK
Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik kebagian anggaran paling besar. Bantuan tersebut untuk 11 sekolah dengan total anggaran Rp39.266.000.000.
Anggaran untuk pengadaan sejumlah item alat praktik dan peraga. Di antaranya, rekayasa perangkat lunak, bisnis digital, TIK, desain interior dan teknik furniture, bodi kendaraan ringan, kontruksi dan perumahan, perawat gedung, sepeda motor, perhotelan, bisnis retail, desai dan produksi busana, usaha layanan wisata, desain permodelan dan informasi bangunan, audio video, kendaraan ringan, komunikasi visual, dan geologi pertambangan.
Berikut rincian anggaran sekolah penerima bantuan:
- SMKS Darul Quran Rp1,5 miliar
- SMKPP Mataram Rp4,454 miliar
- SMKN 2 Mataram Rp1,5 miliar
- SMKN 1 Selong Rp9 miliar
- SMKN 2 Selong Rp7,5 milair
- SMKN 1 Kuripan Rp104 juta
- SMKN 2 Kuripan Rp10,5 miliar
- SMKN 1 Kopang Rp1,5 miliar
- SMKN 1 Praya Barat Rp1,604 miliar
- SMKN 2 Dompu Rp1,5 miliar
- SMKN 4 Kota Bima Rp104 juta.
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SLB
Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik ini menyasar 11 sekolah, dengan total anggaran Rp843.300.000. Anggaran ini untuk pengadaan peralatan pendidikan dan TIK.
Adapun rincian anggaran SLB penerima bantuan:
- SLB Al-Mukmin Rp83.500.000
- SLB Muhammadiyah Kelayu Rp83.300.000
- SLB Trisila Skill Rp83.400.000
- SLB Al-Mukmin Rp72.800.000
- SLB Trisila Skill Rp72.800.000
- SLB Baiturrahman Rp72.800.000
- SLB Ar Ridho Pekat Rp72.800.000
- SLB Negeri 1 Kota Bima Rp83.500.000
- SLB Negeri 1 Bima Rp72.800.000
- SLB Negeri 1 Lombok Timur Rp72.800.000
- SLB Negeri 2 Lombok Tengah Rp72.800.000.
Kepala Dinas Dikbud NTB Abdul Azis yang dikonfirmasi mengenai anggaran DAK 2025 belum merespon. Begitu juga ketika dihubungi via pesan WhatsApp. Hingga berita ini diturunkan, Azis belum menjawabnya.
Disorot Dewan
Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, menyoroti mandeknya penyaluran DAK tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan DAK belum juga dieksekusi. Padahal, menurutnya, sudah memasuki triwulan semester kedua.
“Harus segera dieksekusi. Inikan sudah masuk triwulan semester kedua. Bagaimana penerapan daripada DAK itu sendiri, apa alasan belum dieksekusi?” Sorot Aminurlah, Senin (28/7).
Ia mendesak Dinas Dikbud NTB segera mengeksekusi anggaran tersebut agar tidak menghambat kebutuhan pendidikan siswa.
“Kita minta kepada pihak Dikbud NTB, jangan karena ada niat jahat daripada orang sekitarnya untuk mengelola DAK ini, mengakibatkan kepentingan siswa akan terhambat,” ujar pria yang akrab disapa Maman ini.
Mantan anggota DPRD Bima tiga periode ini menduga ada permainan sehingga DAK masih diparkir. Bahkan ia menyebut ada “juru atur” yang membuat proses penyaluran DAK ini menjadi terhambat.
“Tidak mungkin alasannya karena juklak dan juknis belum keluar sampai semester kedua. Jangan-jangan ada ‘juru atur’ yang berkeliaran, yang membuat eksekusi DAK ini terkendala,” sindirnya.
Dia menegaskan, jangan karena ada kepentingan segelintir orang yang ingin mengerjakan proyek-proyek DAK, kemudian pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan lainnya tertunda. “Kasihan dunia pendidikan, karena kepentingan oknum-oknum, siswa jadi korbannya,” jelas Maman.
Untuk itu, ia meminta aparat penegak hukum (APH) turun tangan mengawasi penggunaan DAK agar tidak terjadi penyimpangan seperti yang terjadi sebelumnya. Maman mengungkit pelaksanaan DAK 2024 yang sampai saat ini masih menyisakan masalah.
“Maka saya meminta APH untuk mengawasi bagaimana pengelolaan DAK ini sendiri. Karena bagaimanapun pengelolaan DAK sebelumnya ini amburadul,” ucap Aminurlah.
“Pihak kejaksaan maupun pihak kepolisian turun mengawasi langsung agar tidak bergentayangan oknum-oknum yang mengatur proyek ini,” tambahnya. (*)
