Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi NTB akan menggelontorkan anggaran Rp 8 miliar kepada PT Gerbang NTB Emas (GNE) mendapat sorotan tajam dari DPRD. Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, menyebut langkah tersebut keliru dan tidak tepat sasaran.
“Mana mungkin kalau sudah sakit komplikasi. Mau dikasih vitamin sebanyak apa pun, nggak bisa,” tegas Aminurlah saat diwawancarai, Minggu (7/9).
Menurutnya, sebelum suntikan dana diberikan, pemerintah seharusnya lebih dulu melakukan audit investigasi dan harus melakukan penilaian uji tuntas (due diligence) hasilnya untuk melakukan restrukturisasi terhadap BUMD tersebut.
“Yang pertama dilakukan audit investigasi. Yang kedua audit tuntas,” ujarnya.
Politisi PAN itu menilai kondisi PT GNE sudah sangat memprihatinkan, baik dari sisi manajemen, keuangan, hingga sistem operasional.
“Setelah itu baru restrukturisasi. Bagaimana manajemennya? Bagaimana keuangannya? Bagaimana sistemnya? Bagaimana prosedur dan operasionalnya?” tanyanya.
Aminurlah juga menyoroti kontribusi GNE yang minim terhadap pendapatan daerah. Ia menyebut, hingga kini deviden untuk daerah masih nihil.
“Deviden untuk daerah tidak ada. Nol persen,” ungkap mantan Bendahara DPW PAN NTB ini.
Ia meminta Gubernur NTB tidak gegabah dalam mengalokasikan dana tanpa mengetahui secara pasti ke mana uang selama ini digunakan.
“Tetapi harus dilakukan audit investigasi dan audit tuntas,” tegasnya.
“Ini uang rakyat. Jadi karena uang rakyat, perlu dipertanyakan sejauh mana penggunaan uang selama ini. Baru diperbaiki. Telusuri dahulu uang selama ini baru dilakukan penyehatan,” sambung mantan pimpinan DPRD Kabupaten Bima ini.
Terakhir, ia mendesak Gubernur NTB agar segera mengambil langkah tegas.
“Saya minta kepada Pak Gubernur, harus audit investigasi dan audit tuntas terhadap PT GNE,” pungkasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun katada.id, pada tahun 2021 PT. GNE masih mampu menyetor dividen sebesar Rp1.503.238.421.
Namun, pada tahun 2022, jumlah tersebut menurun menjadi Rp1.181.809.352. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2023, dengan realisasi dividen sebesar Rp987.698.226.
Kondisi memburuk pada tahun 2024, di mana tidak terdapat realisasi dividen yang masuk ke kas daerah dari BUMD tersebut. (*)
