Mataram, katada.id- Anggota DPD RI, Evi Apita Maya menemui Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Jumat (18/10) . Pertemuan itu berlangsung di ruangan utama Kantor Gubernur membahas deretan persoalan strategis.
“Pertemuan itu untuk menguatkan sinergi, kolaborasi dan koordinasi antara DPD RI dan Gubernur NTB,” ujar Bunda Evi sayaang akrabnya, Sabtu, (19/10).
Bagi dia, kolaborasi yang produktif sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Terutama setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja di Bank Himbara NTB, Dinas Perindustrian NTB dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara (DJPb) NTB.
“Ada masukan yang perlu disampaikan pada Gubernur. Terutama terkait dana Himbara 200 triliunan, UMKM, dan tata kelola keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat. Kami ingin memastikan dana yang besar ini benar-benar memberi dampak nyata bagi penguatan ekonomi daerah,” jelasnya.
Anggota Komite IV DPD Ri itu menceritakan kunjungannya ke Dinas Perindustrian NTB. Menurutnya, UMKM perlu didorong menjadi lokomotif ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti serius terkait masih banyak kendala yang dihadapi UMKM.
“Keterbatasan infrastruktur, lembaga sertifikasi yang belum kompetitif, minimnya pembinaan, hingga kurangnya laporan uji produk UMKM. Ini harus dibenahi karena belum memadai,” tegasnya.
Selain itu, Evi bersama tim mengunjungi Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan Negara (DJPb) NTB. Dari hasil pertemuan, terungkap bahwa ketergantungan NTB pada sektor tambang masih menjadi persoalan utama yang memperlambat pertumbuhan ekonomi.
“Sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD maupun perekonomian daerah,” ujarnya.
Dari temuan lapangan itu ia mendorong good and clean government terhadap tata kelola keuangan daerah, khususnya dana yang bersumber dari hubungan keuangan pemerintah pusat (HKPD).
“Dana tersebut harus benar-benar dikelola untuk menggerakkan sektor riil di NTB,” harapnya.
Ia menambahkan, DPD RI sebagai representasi publik memiliki tanggung jawab untuk menghimpun aspirasi dan keluhan masyarakat, terutama terkait pelayanan birokrasi dan daya saing ekonomi daerah. Karena itu, ia menekankan perlunya kerja sama lintas sektor antara Pemprov NTB, Pemerintah Pusat, DPD, hingga DPR RI.
“Persoalan daerah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi atau DPD RI. Harus ada kolaborasi produktif agar pelayanan publik lebih unggul, tata kelola keuangan berjalan dengan prinsip good and clean governance, dan ekonomi NTB bisa tumbuh lebih kompetitif,” pungkasnya. (*)
