Kota Bima, katada.id – Wali Kota Bima H. A. Rahman menyalakan alarm bahaya di tengah antisipasi musim hujan tahun ini. Kerusakan parah hutan di kawasan Lampe, Dodu, dan Asakota membuat Kota Bima terancam mengulang ‘Desember Kelam’ 2016 lalu.
Aji Man menyebut, kondisi hutan di kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bima itu sudah sangat mengkhawatirkan. Jika melihat siklus 10 tahunan, ancaman banjir besar yang pernah melumpuhkan Kota Bima pada 2016 bisa kembali terjadi pada 2026 mendatang.
“Kalau kita melihat dari siklus 10 tahunan, perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan,” tegas Wali Kota H. A. Rahman pada rapat koordinasi pembangunan Kota Bima di Aula Maja Labo Dahu, Senin (3/11).
Kerusakan masif di hulu yang membuat Kota Bima rentan diterjang bencana ini tidak lepas dari kritik keras Aji Man terhadap lembaga terkait.
“Peran KPH Maria Donggomasa ini lemah, karena kita yang akan mendapatkan efek dari kerusakan hutan ini,” kritiknya tajam.
Menurut Aji Man, meskipun Pemerintah Kota Bima saat ini tengah berjibaku menata infrastruktur pengendalian banjir perkotaan melalui program NUFReP dan JICA, serta pembangunan drainase primer sedang berjalan, upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa penanganan hulu.
“Siklus 10 tahunan di bulan Desember 2016 silam tentu kita semua tidak berharap itu terjadi lagi pada 2026 ini. Tapi kita butuh kesiapsiagaan dan kewaspadaan menghadapi musim penghujan tahun ini, apalagi kondisi di hulu sudah rusak,” ungkapnya lagi.
Merasa tak bisa bergerak sendiri, Aji Man mengaku sudah mengambil langkah politik dengan meminta bantuan langsung dari Pemprov NTB.
“Saya sudah sampaikan dan koordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk segera mengambil sikap tegas tentang persoalan ini,” tegasnya.
Untuk langkah taktis di lapangan, Wali Kota menginstruksikan agar Camat dan Lurah bergerak cepat. Mereka diminta berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengedukasi sekaligus memantau masyarakat.
“Maka saya minta Camat, Lurah agar berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas pada musim hujan ini pantau aktivitas masyarakat yang membuka lahan baru,” tutupnya. (*)
