Mataram, katada.id – Upaya penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) didorong tidak lagi bersifat responsif semata, melainkan beralih ke pendekatan yang lebih antisipatif dan adaptif. Hal itu mengingat NTB memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, dengan 11 dari 14 potensi bencana nasional berada di wilayah ini.
Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTB, Lalu Dody Setiawan mengatakan pendekatan strategis yang kini dikembangkan secara global maupun nasional adalah aksi antisipasi (AA)atau aksi merespons peringatan dini (AMPD). Pendekatan ini dinilai mampu meminimalkan dampak bencana melalui tindakan terencana sebelum bencana terjadi.
“Jadi, aksi antisipasi ini merupakan serangkaian tindakan terencana yang dilaksanakan sebelum terjadinya bencana berdasarkan informasi risiko dan prakiraan cuaca yang dapat dipercaya,” ujarnya saat menghadiri rapat koordinasi kelompok kerja (Pokja) AA/AMPD Provinsi NTB, Selasa (13/1).
Menurut Lalu Dody, pendekatan AA/AMPD bertujuan menekan dampak buruk bencana melalui intervensi dini, baik di level komunitas maupun kelembagaan. Sejak 2024 lalu, Pemerintah Provinsi NTB bersama berbagai mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga internasional telah mendorong integrasi aksi antisipasi ke dalam sistem manajemen risiko bencana daerah.
“Makanya dibentuk Pokja AMPD yang bertugas mengoordinasikan, mengonsolidasikan, serta mengembangkan kebijakan dan praktik aksi antisipasi di tingkat provinsi hingga level komunitas desa,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pokja AMPD Provinsi NTB memiliki peran strategis dalam menjembatani kolaborasi lintas sektor, menyusun rencana aksi bersama, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar pemangku kepentingan kebencanaan.
Sejauh ini, Pokja AMPD NTB telah menginisiasi sejumlah kegiatan penting, di antaranya koordinasi lintas sektor dalam pertukaran informasi guna mendukung sistem peringatan dini, serta penguatan kapasitas para pihak terkait dalam penerapan aksi antisipasi dan respons peringatan dini di level provinsi.
Sementara itu, Wakabid Penanggulangan Bencana PMI NTB, Lalu Madahan menambahkan, Pokja AMPD NTB kini telah menjadi role model nasional. Hal itu karena kepengurusan pokja berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan telah memiliki surat keputusan (SK) yang ditandatangani Kepala BPBD NTB.
“Ke depan, kita ingin pokja ini naik status, SK-nya bisa ditandatangani Pak Sekda atau sebisa mungkin oleh Pak Gubernur, sehingga NTB kembali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia,” tandasnya. (*)
