Oleh: Muhsinin*
Mataram, katada.id- Slogan NTB Mendunia yang terus digaungkan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, terdengar megah dan penuh optimisme. Banyak hal yang di janjikan termasuk percepatan pembangunan, penghapusan kemiskinan ekstrem, birokrasi meritokratis, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Namun di balik narasi tersebut, realitas sosial-ekonomi masyarakat NTB justru memperlihatkan kontradiksi yang tajam antara janji politik dan kondisi faktual di lapangan.
Gubernur Iqbal menargetkan kemiskinan ekstrem di NTB bisa nol persen pada 2029. Tetapi data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2025, angka kemiskinan NTB masih berada di 11,78 persen dengan sekitar 654 ribu jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan justru meningkat. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menjawab tekanan biaya hidup, urbanisasi, dan ketimpangan sosial.
Ironisnya, di tengah janji penguatan kesejahteraan, ribuan tenaga honorer justru kehilangan pekerjaan. Sekitar 7.500 honorer di NTB, termasuk 518 di lingkungan Pemprov, dirumahkan akibat kebijakan penyesuaian PPPK. Mereka yang selama bertahun-tahun menopang layanan publik terpaksa kehilangan sumber penghidupan tanpa jaminan masa depan yang jelas. Negara yang seharusnya menjadi pelindung justru tampil sebagai aktor yang memutus mata pencaharian rakyat kecil atas nama regulasi.
Pemerintah sering mengklaim keberhasilan karena tingkat pengangguran terbuka NTB relatif rendah, sekitar 3 persen. Namun angka ini menutupi realitas bahwa sebagian besar warga bekerja di sektor informal, tanpa perlindungan sosial, tanpa kepastian upah, dan tanpa jaminan hari tua. Mereka memang bekerja, tetapi tetap miskin. Statistik terlihat membaik, tetapi kesejahteraan tidak ikut terangkat.
Di bidang lingkungan, Gubernur Iqbal menjanjikan penghijauan dan pembangunan berkelanjutan, terutama di Pulau Sumbawa. Namun hingga kini, publik belum disuguhi data konkret tentang capaian rehabilitasi hutan, pemulihan ekosistem, atau perlindungan lingkungan yang terukur. Pembangunan fisik terus digenjot, sementara komitmen ekologis lebih sering hadir dalam bentuk wacana daripada aksi nyata.
Janji meritokrasi dalam birokrasi juga menghadapi ujian. Rotasi dan mutasi jabatan kerap menuai kritik karena dianggap belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan transparansi. Jika meritokrasi hanya menjadi jargon politik tanpa mekanisme akuntabel, maka reformasi birokrasi akan berhenti sebagai kosmetik kekuasaan, bukan perubahan substantif.
Di saat honorer dirumahkan dan kemiskinan belum tertangani secara signifikan, pemerintah justru memelihara struktur elite melalui berbagai tim percepatan dengan fasilitas dan gaji yang besar. Percepatan yang dijanjikan bukan percepatan kesejahteraan rakyat, melainkan percepatan konsolidasi kekuasaan.
NTB Mendunia akhirnya lebih menyerupai proyek pencitraan daripada proyek keadilan sosial. Dunia boleh mengenal NTB sebagai destinasi wisata dan wilayah potensial, tetapi rakyat NTB masih bergulat dengan ketidakpastian kerja, kemiskinan struktural, dan birokrasi yang belum sepenuhnya berpihak.
Jika pemerintah ingin NTB benar-benar mendunia, maka yang harus diduniakan bukan sekadar slogan, melainkan kesejahteraan rakyatnya. Dunia tidak hanya menilai dari branding, tetapi dari bagaimana sebuah pemerintahan melindungi pekerja, mengurangi kemiskinan, menjaga lingkungan, dan menegakkan keadilan birokrasi.
Tanpa itu, NTB Mendunia hanya akan menjadi jargon kosong di tengah rakyat yang masih berjuang bertahan hidup.
*Penulis adalah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram
