Dompu, katada.id – Jajaran Pemerintah Kabupaten Dompu bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan lintas sektor mengikuti rapat koordinasi (rakor) daring terkait penanggulangan inflasi yang dirangkaikan dengan peluncuran buku antikorupsi, di Ruang Rapat Bupati Dompu, Senin (11/5/2026).
Rakor tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdasmen) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam kegiatan itu, arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian disampaikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.M. Hadir pula memberikan arahan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., serta Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Setyo Budiyanto.
Bupati Dompu Bambang Firdaus, SE., mengikuti rakor bersama Ketua DPRD Dompu Ir. Muttakun, Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Lusiana Bida, S.H., M.H., Dandim 1614 Dompu Letkol Czi Dedi Tri Sulistyo, S.I.P., Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K., serta Ketua Pengadilan Agama Dompu Ahmad Imron, S.H.I., M.H.
Selain itu, hadir pula staf ahli bupati, para asisten, pimpinan OPD, kepala bagian Setda, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah menegaskan peran Kemendagri sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pemerintah daerah memiliki amanah besar dalam menjaga persatuan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pengendalian inflasi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Atip Latipulhayat mengapresiasi sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia menegaskan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter dan peradaban bangsa.
Rakor tersebut juga menjadi momentum penguatan komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintahan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional. (*)
