Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat transformasi energi melalui pengembangan jaringan listrik terintegrasi berbasis energi terbarukan atau super grid. Program ini dikembangkan melalui kemitraan regional bersama Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati, mengatakan saat ini pihaknya tengah terlibat dalam kajian bersama untuk mendukung integrasi jaringan listrik antarprovinsi.
“Jadi super grid itu nanti akan ada jaringan listrik yang menghubungkan provinsi NTB sampai dengan Bali,” ujarnya di ruang kerjanya, Senin (4/5).
Menurutnya, NTB dan NTT memiliki potensi besar sebagai produsen energi hijau, sementara Bali menjadi pasar utama dengan kebutuhan listrik yang jauh lebih tinggi.
“Jika dilihat kemitraan regional antara NTB, Bali dan NTT. Bali memiliki permintaan listrik yang jauh lebih tinggi. Ini peluang yang harus kita tangkap,” katanya.
Di sisi lain, ketidakstabilan pasokan batu bara dari Kalimantan turut mendorong percepatan transisi energi. Kondisi ini berdampak pada operasional pembangkit seperti PLTU Jeranjang yang harus menurunkan kapasitas akibat keterbatasan pasokan.
“Saat ini, kontribusi energi baru terbarukan (EBT) di NTB baru mencapai sekitar 25 persen. Sisanya masih didominasi energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas,” lanjutnya.
Dari sisi potensi, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) on grid di NTB telah mencapai 21,6 megawatt, sementara pembangkit listrik tenaga air skala mikro dan mini sebesar 18,5 megawatt. Selain itu, terdapat tambahan kapasitas 26,8 megawatt yang dibangun secara off grid oleh sektor industri.
NTB juga mulai mengembangkan energi panas bumi di wilayah Hu’u, Kabupaten Dompu, dengan estimasi kapasitas mencapai 65 megawatt. Izin pengembangan proyek tersebut telah diperoleh sejak Maret 2025.
“Kita mengandalkan potensi yang kita miliki sendiri untuk meningkatkan kemandirian energi kita. Jadi mau tidak mau kita memang sudah harus beralih secara gradual,” ungkap Niken.
Dari sisi pembiayaan, Pemprov NTB mendapatkan dukungan dana hibah dari Pemerintah Inggris untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Bendungan Pandanduri, Lombok Timur. Proyek ini diharapkan layak secara ekonomi dan menarik bagi investor swasta.
“Invesment grant ini digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Bendungan Pandanduri, sehingga proyek itu jadi eligible secara ekonomi,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga tengah menginisiasi penerbitan green sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan energi terbarukan di luar APBN dan APBD. Instrumen ini rencananya akan diterbitkan melalui Bank NTB Syariah.
“Kenapa obligasi daerah? Karena kita mau mengeksplor skema-skema pembiayaan di luar APBN dan APBD untuk pembangunan energi terbarukan,” ujarnya.
Sementara itu, pengembangan energi berbasis sampah (waste to energy) masih menghadapi kendala. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok saat ini hanya mampu mengumpulkan sekitar 300 ton sampah per hari, jauh dari kebutuhan minimal 1.000 ton per hari sesuai ketentuan.
Meski demikian, pemanfaatan sampah organik menjadi biogas telah berjalan dengan sekitar 8.000 unit instalasi yang dimanfaatkan masyarakat.
“Sejauh ini kami bekerja sama dengan Yayasan Rumah Energi, sudah mengkonversi waste to energy dan sudah dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat kita,” pungkasnya. (*)
