Mataram, katada.id– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengubah strategi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi melalui Program Desa Berdaya. Program ini menempatkan desa sebagai pusat utama perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.
Berbeda dari pola penanganan konvensional yang cenderung berbasis bantuan jangka pendek, Desa Berdaya dirancang sebagai model pemberdayaan berkelanjutan. Fokusnya adalah mendorong keluarga miskin ekstrem agar lebih mandiri, produktif, serta mampu meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan.
Pendekatan ini juga menekankan penguatan kapasitas masyarakat, mulai dari kesadaran ekonomi keluarga, pendidikan sosial, hingga pengembangan potensi desa sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Hal itu diungkap Kordinator Tim Ahli Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dan Koordinasi (TAG-P3K) Adhar Hakim. Eks Kepala Ombusman NTB itu menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral atau parsial. Dibutuhkan kolaborasi lintas pihak untuk memastikan intervensi berjalan efektif.
“Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif, melibatkan pemerintah, desa, komunitas, dan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Melalui semangat gotong royong dan pemberdayaan, Pemerintah Provinsi NTB berharap Program Desa Berdaya dapat menjadi fondasi baru pembangunan daerah. Target akhirnya adalah terwujudnya masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing dalam mendukung visi NTB Makmur Mendunia. (*)
