Mataram, katada.id – Aliansi Rakyat Anti Korupsi Nusa Tenggara Barat (AKSARA NTB) kini menyiapkan aksi demonstrasi jilid II pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB.
Sebelumnya, Senin (9/11/2026) mereka menggedor dinas tersebut, mendesak pertanggungjawaban dibalik temuan kelebihan pembayaran Rp2,89 miliar pada 99 paket pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2025.
“Kita tengah menyiapkan aksi berkelanjutan,” ujar koordinator Aksara NTB, Muhsinin, Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB terungkap ketidaksesuaian spesifikasi material pada sejumlah pekerjaan jalan. Temuan itu tersebar di beberapa kabupaten/kota di NTB.
“Kita ingin tahu, siapa saja dibalik dugaan kerugian negara nyaris 3 miliar ini,” ungkapnya.
AKSARA menilai persoalan puluhan paket jalan yang jadi temuanz tidak bisa dipandang sebatas kesalahan teknis konstruksi. Temuan itu dinilai mencerminkan persoalan tata kelola anggaran, lemahnya pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.
Sebelumnya, Aksara NTB mendesak Kepala Dinas PUPRPKP NTB memberikan penjelasan resmi dan terbuka mengenai temuan BPK tersebut. Mereka juga meminta pemerintah membuka data pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah.
Data yang diminta mencakup nama penyedia, nilai kewajiban, jumlah uang yang telah dikembalikan, serta sisa kewajiban yang belum diselesaikan.
Selain itu, AKSARA NTB menuntut keterbukaan seluruh dokumen 99 paket pekerjaan, mulai dari kontrak, spesifikasi teknis, laporan pengawasan, berita acara serah terima pekerjaan hingga dokumen pembayaran.
Perhatian khusus juga diarahkan terhadap 53 paket pekerjaan di Kabupaten Bima yang memiliki nilai kelebihan pembayaran Rp1,57 miliar. AKSARA NTB meminta pemeriksaan khusus untuk mengetahui penyebab persoalan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
AKSARA turut mendesak evaluasi terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK), pengawas pekerjaan, tim pemeriksa hasil pekerjaan, serta pejabat teknis lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
Tak hanya itu, mereka meminta Dinas PUPRPKP NTB membuka informasi mengenai dugaan keterkaitan paket pekerjaan dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pengusulan, penentuan lokasi, penetapan penyedia hingga pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi Dinas PUPRPKP NTB (*)
