Dompu, katada.id – Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang tengah menggenjot Forum Dompu Satu Data Tahun 2026.
Sebagai langkah awal, mereka menyamakan persepsi dan mengidentifikasi kebutuhan data dari seluruh sektor pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) dan Litbang Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Much. Andi Prasetio, ST., M.Apm. Ia didampingi pejabat fungsional perencanaan, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang P2EPD dan Litbang tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dompu.
Much. Andi Prasetio mengatakan, penyamaan persepsi dan identifikasi kebutuhan data menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Forum Dompu Satu Data 2026.
Menurutnya, data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan mendasar dalam proses pembangunan daerah. Ketersediaan data yang berkualitas juga menentukan ketepatan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menetapkan prioritas pembangunan.
Melalui rapat tersebut, Bappeda dan Litbang bersama Dinas Kominfo dan BPS Kabupaten Dompu mulai mengidentifikasi kebutuhan serta menyelaraskan pemahaman terkait data daerah yang diperlukan.
Langkah ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat keterpaduan data antarperangkat daerah, sehingga tidak terjadi perbedaan informasi yang berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan maupun evaluasi pembangunan.
Forum Dompu Satu Data 2026 diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun tata kelola data yang lebih terintegrasi. Dengan dukungan data yang valid dan terstandar, proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian dan evaluasi pembangunan dapat berjalan lebih terukur.
Bagi Pemerintah Kabupaten Dompu, penguatan tata kelola data bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi penting agar setiap program pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat. (*)
