Mataram, katada.id – Polemik penerbitan surat keterangan (Suket) pendidikan Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak semestinya berhenti pada perdebatan administratif maupun putusan lembaga peradilan.
Aspek pertanggungjawaban pidana dalam proses penerbitan dokumen tersebut juga perlu ditelusuri, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang sejak awal mengetahui dan memfasilitasinya.
Pandangan ini disampaikan pembelajar hukum sekaligus praktisi hukum, asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhamad Arif, S.H., M.H.
Menurut dia sekalipun publik diarahkan untuk mengikuti irama Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026, bukan berarti seluruh persoalan hukum yang melatarbelakangi penerbitan Suket Gibran otomatis selesai.
Ia menilai, terdapat aspek hukum lain yang harus mendapat perhatian, terutama menyangkut proses penerbitan dokumen, pihak yang mengupayakan, serta kemungkinan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Penelusuran kata dia tidak cukup hanya diarahkan kepada lembaga yang menerbitkan dokumen, yakni kementerian yang membidangi pendidikan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga perlu dimintai penjelasan karena lembaga tersebut memiliki kewenangan melakukan verifikasi persyaratan pencalonan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres.
Lebih jauh, ia meminta agar pemeriksaan hukum tidak berhenti pada institusi formal. Pihak-pihak yang diduga mengetahui, mengupayakan, memfasilitasi, atau mengarahkan penerbitan surat keterangan tersebut juga perlu ditelusuri berdasarkan peran masing-masing.
“Jika terdapat pihak yang sejak awal mengetahui persoalan bukti kelulusan pendidikan Gibran, tetapi kemudian turut mengupayakan atau memfasilitasi penerbitan surat keterangan penyetaraan untuk kepentingan pencalonan Pilpres, maka keterlibatan mereka juga harus ditelusuri. Jangan sampai pemeriksaan hukum hanya berhenti pada lembaga yang menerbitkan dokumen,” tegas, Sekretaris Peradi Suara Advokata Indonesia Mataram ini, melalui pernyataan tertulis, Rabu (11/11).
Arif berpendapat, apabila dalam proses penelusuran ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 391 dan Pasal 394 juncto Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan ketentuan pidana tidak boleh dilakukan secara serampangan. Pembuktian harus mencakup unsur delik, pengetahuan, kesengajaan, serta bentuk peran dan keterlibatan masing-masing pihak.
Kritik Putusan MK dan MA
Selain menyoroti aspek pidana, Arif juga mengkritik Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Ia mempertanyakan konsistensi penerapan norma hukum dalam kedua putusan tersebut, terutama terkait persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.
Menurutnya, Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 seharusnya menjadi salah satu ketentuan penting yang dipertimbangkan secara utuh dalam menilai persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
“Saya pribadi, sebagaimana masyarakat lainnya, tentu dapat mempertanyakan apakah kedua putusan tersebut telah mempertimbangkan seluruh norma hukum yang relevan. Jangan sampai hukum justru ditafsirkan secara parsial dan berpotensi mengesampingkan ketentuan yang masih berlaku demi kepentingan politik elite,” ujarnya.
Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pengecualian bukti kelulusan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Arif mengaitkan ketentuan tersebut dengan fakta bahwa Gibran tercatat sebagai lulusan University of Bradford, Inggris.
Karena itu, menurutnya, norma pengecualian tersebut perlu dikaji dalam konteks persyaratan pencalonan. Perdebatan mengenai keberadaan dan keabsahan ijazah maupun surat keterangan pendidikan menengah tidak boleh mengabaikan ketentuan yang secara khusus mengatur pengecualian persyaratan bukti kelulusan.
“Kalau kita mau fair, norma pengecualian dalam PKPU itu harus dipertimbangkan secara konsisten. Apabila persyaratan pengecualian tersebut terpenuhi, maka semestinya ketentuan itu tidak boleh diabaikan dalam menilai persoalan hukum yang ada,” katanya.
Hukum Jangan Menjadi Instrumen Politik
Arif menegaskan, kritik terhadap putusan pengadilan bukan berarti menolak kewenangan atau keberadaan lembaga peradilan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik untuk memastikan setiap norma hukum diterapkan secara konsisten dan tidak kehilangan independensinya.
Ia mengingatkan, persoalan hukum yang menyangkut kepentingan politik dan kekuasaan harus tetap ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang objektif.
Menurutnya, putusan pengadilan tidak semestinya dijadikan alasan untuk menutup ruang penelusuran terhadap kemungkinan adanya persoalan hukum lain yang belum diperiksa atau belum menjadi objek pemeriksaan.
“Sebagai pembelajar hukum, kita tentu boleh berbeda pandangan. Namun, satu hal yang harus dijaga adalah jangan sampai hukum kehilangan independensinya dan hanya menjadi instrumen untuk membenarkan kepentingan politik,” tutup Arif. (*)
