Mataram, katada.id – Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang menyeret mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, memasuki babak baru.
Setelah dipecat tidak dengan hormat (PTDH) bersama dua anak buahnya, kini ketiganya harus menghadapi proses hukum pidana yang ditangani Polda NTB.
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTB telah mengambil alih penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan berinisial DR tersebut.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid membenarkan penanganan perkara itu sudah berada di tingkat Polda NTB. “Sudah ditangani oleh Ditres PPA-PPO Polda NTB terkait kasus itu,” kata Kholid, Sabtu (14/11/2026).
Tak hanya mengambil alih penanganan, penyidik juga telah meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sejumlah saksi mulai diperiksa, termasuk korban DR. “Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi,” ujarnya.
Kholid mengungkapkan, dalam perkara ini terdapat tiga laporan polisi (LP) yang ditangani penyidik. Masing-masing laporan berkaitan dengan Ipda Sarbani, mantan Kapolsek Dompu, Aiptu Taufikurahman selaku Kanit Reskrim Polsek Dompu, serta Brigadir I Nyoman Adi Wijaya yang merupakan anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) Polres Dompu. “Memang ada tiga LP berkaitan dengan TPKS,” ungkapnya.
Meski perkara sudah naik ke tahap penyidikan, Polda NTB belum menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus pidana tersebut. “Belum ditetapkan tersangka. Kalau ada perkembangan nanti kita sampaikan,” tegas Kholid.
Saat ini, ketiga mantan anggota Polri tersebut telah ditahan di Polda NTB.
Sebelumnya, Polda NTB telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ipda Sarbani, Aiptu Taufikurahman, dan Brigadir I Nyoman Adi Wijaya. Ketiganya dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri (KEPP).
Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di ruang sidang Bidpropam Polda NTB, Senin (9/11/2026).
Dalam persidangan terungkap, Ipda Sarbani terbukti terlibat dalam persekongkolan pelanggaran etik, mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Mapolsek Dompu, serta melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sah dengan tahanan perempuan berinisial DR di ruang Unit Reskrim.
Sidang etik juga mengungkap adanya rencana pengguguran kandungan tahanan tersebut.
Sementara itu, Aiptu Taufikurahman terbukti terlibat dalam persekongkolan pelanggaran etik, ikut mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Mapolsek Dompu, serta membiarkan atau tidak mencegah terjadinya hubungan seksual antara Ipda Sarbani dan DR.
Sedangkan Brigadir I Nyoman Adi Wijaya dinyatakan terbukti melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sah dengan DR, yang diketahui masih terikat perkawinan secara hukum dan agama.
Atas pelanggaran tersebut, ketiganya dijatuhi sanksi PTDH. Selain itu, mereka juga menerima sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela dan penempatan khusus (patsus) selama 30 hari. (*)
