Mataram, katada.id – Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendapat perhatian serius DPR RI.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam keras tindakan yang diduga dilakukan terhadap tahanan perempuan berinisial DR hingga hamil.
Sahroni menilai perbuatan tersebut sangat memalukan dan mencoreng kehormatan institusi Polri. Menurutnya, sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap para oknum polisi yang terlibat tidak cukup. Proses pidana harus tetap berjalan dan pelaku dituntut mendapatkan hukuman maksimal sesuai ketentuan hukum.
“Ini benar-benar keterlaluan dan sangat memalukan institusi Polri,” kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, kasus tersebut harus ditangani secara serius. Terlebih, korban merupakan perempuan yang saat itu berstatus sebagai tahanan dan berada di bawah pengawasan aparat kepolisian.
“Pemecatan saja tidak cukup. Polda NTB harus pastikan pelaku juga dijerat pidana maksimal. Apalagi korbannya adalah perempuan yang sedang berada dalam tahanan dan berada di bawah pengawasan aparat. Maka saya tegaskan, tidak ada tempat bagi oknum seperti ini di tubuh Polri,” tegasnya.
Sahroni juga mengapresiasi langkah Polda NTB yang telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap tiga personel Polri dalam kasus tersebut.
Namun, dia mengingatkan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada proses etik. Menurutnya, tidak boleh ada anggota Polri yang mendapatkan perlindungan hanya karena memiliki pangkat maupun jabatan.
“Di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi, saya berharap prinsipnya jelas: tidak ada toleransi terhadap anggota yang menyalahgunakan jabatan, dari level pimpinan sampai jajaran paling bawah. Jangan ada perlindungan hanya karena seragam atau jabatan,” ujarnya.
Sebelumnya, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB menjatuhkan sanksi PTDH terhadap tiga personel Polri yang bertugas di wilayah Dompu.
Ketiganya yakni mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbani, Kanit Reskrim Polsek Dompu Aiptu Taufikurahman, serta anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) Polres Dompu, Brigadir I Nyoman Adi Wijaya.
Pemecatan tersebut merupakan hasil Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah majelis menyatakan ketiganya terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri.
Dalam persidangan terungkap, Ipda Sarbani terbukti terlibat dalam persekongkolan pelanggaran etik, mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Mapolsek Dompu, serta melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sah dengan tahanan perempuan berinisial DR di ruang Unit Reskrim.
Sidang etik juga mengungkap adanya rencana pengguguran kandungan tahanan tersebut.
Sementara itu, Aiptu Taufikurahman terbukti terlibat dalam persekongkolan pelanggaran etik, ikut mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Mapolsek Dompu, serta membiarkan atau tidak mencegah terjadinya hubungan seksual antara Ipda Sarbani dan DR.
Adapun Brigadir I Nyoman Adi Wijaya dinyatakan terbukti melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sah dengan DR, yang diketahui masih terikat perkawinan secara hukum dan agama.
Tak berhenti pada penegakan kode etik, Polda NTB juga telah mengambil alih penanganan dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dalam kasus tersebut.
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTB menangani tiga laporan polisi yang berkaitan dengan Ipda Sarbani, Aiptu Taufikurahman, dan Brigadir I Nyoman Adi Wijaya.
Perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik juga mulai memeriksa sejumlah saksi, termasuk korban DR.
Meski demikian, hingga perkembangan terakhir yang disampaikan Polda NTB pada Sabtu (14/11/2026), ketiganya belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana tersebut.
“Belum ditetapkan tersangka, kalau ada perkembangan nanti kita sampaikan,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid. (*)
