Mataram, katada.id – Sejumlah nama perwira kepolisian di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencuat dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan PT Air Minum Giri Menang (AMGM). Mereka diduga menerima aliran uang dari tersangka gratifikasi Lalu Ahmad Zaini (LAZ).
Menanggapi hal tersebut, Polda NTB menyatakan masih menunggu perkembangan dan hasil persidangan sebelum menentukan langkah lebih lanjut terhadap dugaan keterlibatan sejumlah anggotanya.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, mengatakan pihaknya akan mencermati seluruh fakta dan bukti yang terungkap selama proses peradilan.
“Kami tunggu hasil persidangan untuk langkah tindak lanjut yang akan dilakukan,” kata Kholid beberapa hari lalu.
Menurut dia, kepolisian belum dapat mengambil kesimpulan sebelum seluruh keterangan dan bukti yang muncul di persidangan diperiksa secara menyeluruh.
“Belum bisa kami ambil kesimpulan dulu sebelum semuanya jelas. Hal itu yang perlu didalami. Makanya kita harus lihat buktinya,” ujarnya.
Dugaan aliran uang kepada sejumlah perwira polisi tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Alvonsus Gani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Rabu (4/11/2026).
Dalam persidangan itu, Hakim Anggota Fadhli Hanra membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Direktur Operasional PT AMGM, Dadi Rahman. Di hadapan majelis hakim, Dadi membenarkan isi BAP tersebut, termasuk keterangan mengenai penyerahan sejumlah uang kepada oknum polisi atas perintah LAZ.
Berdasarkan BAP yang dibacakan di persidangan, mantan Kanit Tipidter Polresta Mataram, Andi Rosi, disebut menerima uang sebesar Rp50 juta.
Nama mantan Kasat Reskrim Polresta Mataram, Kompol I Made Yogi Purusa Utama, juga tercantum dalam keterangan tersebut. Ia disebut menerima uang dengan total Rp50 juta yang diserahkan dalam dua kesempatan berbeda.
Selain keduanya, nama Muhaemin yang pernah menjabat sebagai Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB dan kini menjabat Kapolres Lombok Utara turut disebut dalam persidangan.
Dadi mengungkapkan adanya penyerahan uang sebesar Rp70 juta pada Agustus 2024 dan Rp15 juta pada 2025 kepada Muhaemin.
Dengan demikian, berdasarkan rincian keterangan dalam BAP yang dibacakan di persidangan, total uang yang disebut mengalir kepada tiga perwira tersebut mencapai Rp185 juta.
Namun, persidangan belum menguraikan secara terperinci tujuan pemberian uang tersebut. Belum diketahui apakah aliran dana itu berkaitan dengan penanganan atau penghentian perkara hukum maupun kepentingan lainnya.
Polda NTB menyatakan masih akan mendalami fakta-fakta yang terungkap sebelum menentukan langkah institusional lebih lanjut. (*)
