Mataram, katada.id – Aliansi Rakyat Anti Korupsi Nusa Tenggara Barat (AKSARA NTB) menggelar aksi demonstrasi dengan mendesak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB bertanggung jawab atas temuan kelebihan pembayaran Rp2,89 miliar pada 99 paket pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2025.
Dalam aksi tersebut, AKSARA menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB yang menemukan ketidaksesuaian spesifikasi material pada sejumlah pekerjaan jalan. Temuan itu tersebar di beberapa kabupaten/kota di NTB.
AKSARA menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebatas kesalahan teknis konstruksi. Temuan itu dinilai mencerminkan persoalan tata kelola anggaran, lemahnya pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.
Direktur AKSARA NTB, Muhsinin, menyebut Kabupaten Bima menjadi daerah dengan nilai kelebihan pembayaran terbesar, yakni Rp1,57 miliar dari 53 paket pekerjaan.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis konstruksi. Ini merupakan persoalan tata kelola anggaran, lemahnya pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan terhadap penggunaan uang rakyat,” demikian pernyataan sikap AKSARA NTB, Senin (9/11).
Dalam tuntutannya, AKSARA NTB mendesak Kepala Dinas PUPRPKP NTB memberikan penjelasan resmi dan terbuka mengenai temuan BPK tersebut. Mereka juga meminta pemerintah membuka data pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah.
Data yang diminta mencakup nama penyedia, nilai kewajiban, jumlah uang yang telah dikembalikan, serta sisa kewajiban yang belum diselesaikan.
Selain itu, AKSARA NTB menuntut keterbukaan seluruh dokumen 99 paket pekerjaan, mulai dari kontrak, spesifikasi teknis, laporan pengawasan, berita acara serah terima pekerjaan hingga dokumen pembayaran.
Perhatian khusus juga diarahkan terhadap 53 paket pekerjaan di Kabupaten Bima yang memiliki nilai kelebihan pembayaran Rp1,57 miliar. AKSARA NTB meminta pemeriksaan khusus untuk mengetahui penyebab persoalan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
AKSARA turut mendesak evaluasi terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK), pengawas pekerjaan, tim pemeriksa hasil pekerjaan, serta pejabat teknis lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
Tak hanya itu, mereka meminta Dinas PUPRPKP NTB membuka informasi mengenai dugaan keterkaitan paket pekerjaan dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pengusulan, penentuan lokasi, penetapan penyedia hingga pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan.
AKSARA NTB juga mendesak Inspektorat Provinsi NTB melakukan audit dan pemeriksaan lanjutan. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi NTB dan Polda NTB diminta melakukan penelaahan serta penyelidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.
“Setiap rupiah anggaran pembangunan berasal dari uang rakyat. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik jabatan maupun kepentingan politik,” tegas Muhsinin.
Organisasi tersebut juga meminta Kepala Dinas PUPRPKP NTB menyampaikan komitmen tertulis mengenai langkah konkret dan batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.
AKSARA NTB menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai pengembalian keuangan daerah dan pertanggungjawaban seluruh pihak terkait. (*)
