Mataram, katada.id– Pusat Studi dan Diskusi Sorot Kamera (Kampus Merah) Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram (Unram) menggelar diskusi bertajuk “Makar dalam Skandal Penyadapan Presiden”, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan akademis ini digulirkan setelah dugaan “skandal” penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh bangsa bergulir belum lama ini. Diketahui, eks Kapolri LSP dan sejumlah jendral Polri diduga terlibat penyadapan.
Diskusi Seri Ke-25 ini berlangsung di Ruang Sidang Utama (Aula Prof. Zainal Asikin), Gedung A FHISIP Unram. Membedah permasalahan itu dari perspektif hukum tata negara dan hukum pidana.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusat Studi dan Diskusi Sorot Kamera FHISIP Unram dengan Pusat Studi Kepolisian Universitas Mataram (Puspol Unram). Diskusi dimoderatori Yuni Ristanti, S.H., M.H.
Dekan FHISIP Unram, Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H., saat membuka diskusi menekankan pentingnya peran akademisi memberikan pencerahan berbasis kajian hukum yang objektif. Terutama di tengah berkembangnya berbagai spekulasi publik mengenai makna dan batasan tindak pidana makar.
Wira menjelaskan, dalam hukum pidana Indonesia, makar yang berakar dari istilah aanslag dalam KUHP merujuk pada tindakan penyerangan dengan tujuan tertentu. Di antaranya menyerang keselamatan Presiden atau Wakil Presiden, memisahkan sebagian wilayah negara, hingga menggulingkan pemerintahan yang sah.
“Makar adalah delik yang dianggap selesai pada saat niat jahat tersebut diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan, tanpa harus menunggu keberhasilan dari niat itu,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mencampuradukkan kritik dan aksi protes sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dengan perbuatan yang memenuhi unsur pidana makar.
Penyadapan dalam Perspektif Hukum Tata Negara
Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Pusat Studi Kepolisian Unram, Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., membedah persoalan penyadapan dari perspektif konstitusi.
Galang merujuk Pasal 7A, Pasal 7B, serta Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian dan pergantian Presiden maupun Wakil Presiden.
Menurutnya, konstitusi telah menyediakan mekanisme hukum yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR apabila Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Karena itu, upaya mengganti kekuasaan secara paksa di luar mekanisme konstitusional bertentangan dengan prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, dan eksistensi negara yang berdaulat.
Terkait penyadapan, Galang menjelaskan bahwa tindakan tersebut dapat dinilai sah maupun terlarang, bergantung pada konteks, tujuan, dan kewenangan pihak yang melakukannya.
Dalam kondisi tertentu, penyadapan dapat menjadi instrumen untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara, sepanjang dilakukan oleh lembaga berwenang sesuai ketentuan hukum.
Ia juga merujuk Pasal 12 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya. Dalam kondisi darurat, dikenal konsep Staatnoodrecht atau hukum tata negara darurat.
“Dalam kondisi tersebut, pengelolaan negara tidak berjalan seperti prosedur normal dan hak asasi manusia dapat dibatasi demi mempertahankan kedaulatan serta eksistensi negara,” jelasnya.
Penyadapan Bisa Masuk Tahap Persiapan Makar?
Dari perspektif hukum pidana, Dosen Bagian Hukum Pidana FHISIP Unram, Dr. Syamsul Hidayat, S.H., M.H., menjelaskan bahwa makar merupakan tindak pidana serius karena menyasar keamanan negara dan keberlangsungan pemerintahan.
Syamsul menguraikan tiga tahapan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana makar berdasarkan ketentuan KUHP baru, yakni pemufakatan jahat, persiapan, dan pelaksanaan.
Pemufakatan jahat merupakan kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan makar. Sementara persiapan mencakup tindakan mengumpulkan sarana, peralatan, logistik, maupun informasi untuk mendukung pelaksanaan kejahatan tersebut.
Adapun tahap pelaksanaan merupakan tindakan nyata untuk mewujudkan rencana makar, termasuk percobaan yang terhenti karena faktor di luar kehendak pelaku.
Mengaitkan tahapan tersebut dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden dan jajaran kabinet, Syamsul menilai perbuatan itu tidak bisa serta-merta disamakan dengan akses ilegal terhadap informasi milik warga sipil.
Menurutnya, penyadapan merupakan instrumen pengumpulan informasi. Namun, apabila dilakukan di luar prosedur hukum yang sah dan terbukti bertujuan mengumpulkan informasi untuk melumpuhkan kewenangan Presiden atau menggulingkan pemerintahan, tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan pemufakatan jahat atau persiapan makar.
Akademisi Ingatkan Bahaya Peradilan Opini Publik
Sementara itu, Dosen Bagian Hukum Pidana FHISIP Unram, Dr. Laely Wulandari, S.H., M.H., mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan kualifikasi hukum atas dugaan penyadapan Presiden.
Laely menyebut, penyadapan terhadap kepala negara bukan fenomena baru dalam sejarah Indonesia. Ia menyinggung kasus penyadapan percakapan Presiden B.J. Habibie dengan Jaksa Agung Andi Ghalib pada 1998 serta penyadapan yang pernah dialami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, menurutnya, skandal terbaru memunculkan kegaduhan lebih luas karena dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian secara terorganisir dan sasaran penyadapan yang disebut mencakup Presiden, menteri, hingga partai politik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyadapan ilegal tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai makar. Penegak hukum harus membuktikan unsur mens rea atau niat jahat yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
“Seseorang tidak boleh dipidana makar hanya karena kegaduhan politik atau tekanan opini publik. Penegak hukum harus membedakan secara jernih apakah penyadapan itu merupakan penyalahgunaan wewenang biasa, atau memang bagian dari perencanaan makar sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana,” tegasnya.
Ia juga menyinggung aspek keterbukaan persidangan. Menurutnya, persidangan pada prinsipnya terbuka untuk umum, tetapi hakim memiliki kewenangan mengatur teknis pembuktian agar informasi penyadapan yang mengandung rahasia negara tidak dibuka secara sembarangan.
Pengalihan Isu dan Ancaman di Era Digital
Diskusi semakin menarik ketika peserta mempertanyakan apakah skandal penyadapan tersebut merupakan murni persoalan hukum atau justru berkaitan dengan dugaan pengalihan isu dari persoalan lain, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menanggapi pertanyaan itu, Laely menyoroti pergeseran dari due process of law atau proses hukum yang semestinya menuju trial by public opinion atau peradilan opini publik.
Menurutnya, derasnya arus informasi di media sosial berpotensi membuat masyarakat terjebak dalam perdebatan isu viral hingga melupakan persoalan publik lainnya.
Karena itu, ia mendorong agar penanganan perkara tetap diserahkan kepada mekanisme hukum dan lembaga yang berwenang.
Sementara itu, Prof. Galang berpandangan bahwa peristiwa yang menyasar kepala negara memiliki risiko besar sehingga tidak tepat jika begitu saja dianggap sebagai pengalihan isu.
Terlepas dari hasil pembuktian hukum nantinya, ia mengajak masyarakat dan kalangan akademisi mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut.
Menurut Galang, perkembangan teknologi telah menghadirkan bentuk ancaman baru terhadap keamanan negara. Upaya melemahkan pemerintahan tidak selalu dilakukan melalui kekuatan senjata konvensional, tetapi juga dapat memanfaatkan penguasaan informasi dan teknologi penyadapan.
Diskusi Sorot Kamera Seri Ke-25 tersebut pun menjadi ruang akademik untuk menguji batas antara pelanggaran hukum, penyalahgunaan teknologi penyadapan, dan tindak pidana makar, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan negara tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. (*)
