Mataram, katada.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi di balik aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Lobar).
Saat ini, lembaga antirasuah tersebut tengah fokus mendalami dugaan keterlibatan sejumlah tokoh masyarakat hingga jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan tim penyelidik tengah gencar memanggil dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengurai benang merah perkara ini.
“Ada beberapa pihak (termasuk tokoh masyarakat dan Pejabat Lombok Barat),” kata Budi, Selasa (17/11/2026).
Meski demikian, Budi menjelaskan, status penanganan kasus tersebut masih berada pada tahap penyelidikan dan belum dinaikkan ke tingkat penyidikan.
“Jadi, masih penyelidikan. Kami fokus permintaan keterangan,” tegasnya.
Dalam rangkaian penyelidikan ini, tim KPK diketahui telah turun ke Mataram dan memeriksa sejumlah saksi kunci di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB pada Agustus lalu.
Beberapa nama besar di lingkup Pemkab Lombok Barat tercatat telah dimintai klarifikasi. Di antaranya adalah mantan Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Sumiatun, yang menjalani pemeriksaan pada Rabu (5/8/2026).
Sehari sebelumnya, Selasa (4/8/2026), penyidik KPK juga menggarap mantan Asisten II Setda Lombok Barat, Rusditah, di lokasi yang sama. Kala itu, Rusditah diperiksa secara maraton hingga larut malam sekitar pukul 20.29 Wita. Keluar dari gedung BPKP NTB, ia memilih bungkam dan langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze-E 110.
Kasus tambang emas ilegal Sekotong ini mulai diatensi KPK sejak melakukan penyegelan dan pemasangan plang larangan aktivitas di lokasi tambang pada Jumat (4/10/2024).
Langkah tegas itu dilakukan KPK bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB serta Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra).
Berdasarkan pemetaan dan perhitungan DLHK NTB, aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah Sekotong mengepung 25 titik lokasi dengan total luas mencapai 98,19 hektare. Sebarannya meliputi tiga desa, yakni Desa Buwun Mas, Desa Pelangan, dan Desa Persiapan Blongas.
Dari aktivitas ilegal tersebut, perputaran uang yang dihasilkan ditaksir sangat fantastis. Hanya dari tiga tempat penyimpanan (stockpile) di satu titik tambang saja, omzetnya diperkirakan menembus Rp 90 miliar per bulan, atau setara dengan Rp 1,08 triliun dalam setahun. (*)












