Mataram, katada.id – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada tiga anggota Polri yang bertugas di Polsek Dompu. Ketiganya dipecat setelah terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri (KEPP).
Tiga personel yang dipecat yakni mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbini, Aiptu T, dan Brigadir INAW. Selain PTDH, ketiganya dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela dan penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.
Putusan sanksi diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di ruang sidang Bidpropam Polda NTB pada Senin (9/11/2026).
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan, tindakan tegas ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga kehormatan dan integritas Polri. Pangkat maupun jabatan tidak menjadi jaminan bagi siapa pun untuk lolos dari sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.
“Setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan institusi. Ketika terjadi pelanggaran, mekanisme penegakan kode etik harus berjalan secara tegas dan profesional, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” ujar Kholid dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).
Dalam persidangan terungkap peran masing-masing pelaku. Ipda Sarbini terbukti terlibat persekongkolan pelanggaran etik, mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Mapolsek Dompu, serta melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sah dengan tahanan perempuan berinisial DR di ruang Unit Reskrim. Sidang juga mengungkap adanya rencana pengguguran kandungan tahanan tersebut.
Sementara itu, Aiptu T terbukti terlibat persekongkolan pelanggaran etik, ikut mengonsumsi miras di lingkungan Mapolsek Dompu, serta membiarkan atau tidak mencegah terjadinya hubungan seksual antara Ipda Sarbini dan DR.
Adapun Brigadir INAW dinyatakan terbukti melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sah dengan DR, yang diketahui masih terikat perkawinan secara hukum dan agama.
Kholid menjelaskan, majelis KKEP mempertimbangkan sejumlah aspek memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan. Faktor yang memberatkan di antaranya unsur kesengajaan, tanggung jawab sebagai personel Polri, serta dampak perbuatan yang mencoreng kehormatan institusi. Khusus bagi Ipda Sarbini, posisinya selaku pimpinan di tingkat Polsek menjadi pertimbangan tersendiri karena dinilai gagal memberikan teladan bagi bawahannya.
“Seluruh keputusan diambil melalui pemeriksaan dan pertimbangan majelis KKEP berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap personel memahami bahwa integritas dan kepatuhan terhadap aturan merupakan kewajiban dalam menjalankan tugas,” jelasnya.
Putusan KKEP tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Atas putusan ini, ketiga oknum polisi tersebut menyatakan akan mengajukan banding. Polda NTB menyatakan menghormati hak tersebut dan memastikan proses banding berjalan sesuai mekanisme.
Penegakan kode etik ini, lanjut Kholid, menjadi bagian dari pembenahan internal untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap Polri.
“Komitmen kami adalah memastikan Polri tetap menjadi institusi yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Setiap pelanggaran harus ditangani sesuai aturan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. (*)
